Fadli Zon: Jokowi Harus Bangun Rekonsiliasi, Bukan Diskriminasi

Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik satu tahun pemerintahan Jokowo-Ma’ruf Amin. Menurutnya, sudah setahun era Jokowi-Ma’ruf, beban rakyat dan negara kian berat.

Fadli Zon, Adian Napitupulu hingga Primus Lolos ke Senayan dari Dapil V Jabar

“Tahun lalu, Presiden @jokowi mengatakan bahwa ia tak punya beban apa pun di periode kedua pemerintahannya. Sayangnya yang merasa tak punya beban sepertinya hanya presiden. Sementara, rakyat dan negara bebannya justru kian bertambah,” tulis Fadli di akun twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Rabu 21 Oktober 2020.

Bagi dia, tak heran bila beberapa lembaga survei melansir data mayoritas rakyat tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf. Dan mengungkap ketidakpuasan tertinggi adalah di bidang hukum dan ekonomi.

Fadli Zon Minta Masyarakat Lihat Semua Medsos Calon Wakil Rakyat yang Dipilih, Ini Alasannya

“Ironisnya pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para taipan dan pengusaha, bukan menolong rakyat kecil,” ujar Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Sebut 4 Beban Berat Selama Jokowi Menjabat, Apa Saja?

Fadli Zon: Baru Belakangan Ini Ada Akademisi Mengkritik, Saya Tunggu 25 Tahun

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, di periode kedua masa pemerintahannya, Jokowi seharusnya terus berupaya melakukan rekonsiliasi, bukan malah mempertajam diskriminasi.

“Alih alih menciptakan kepastian dan stabilitas, omnibus law sudah terbukti hanya akan melahirkan konflik dan instabilitas saja. Dampak kerusakannya sangat besar sekali.  Bahkan sejumlah pihak menganjurkan pembangkangan sipil,” ungkapnya.

“Sebab undang-undang itu telah banyak sekali membuka front konflik. Sementara, investor yang sesungguhnya biasanya tak suka konflik. Mereka butuh stabilitas dan kepastian hukum,” lanjut Fadli Zon. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya