Penduduk di Daerah Tingkat Keterpaparan COVID-19 Rendah Tak Divaksin

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah akan segera melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Vaksin menyesuaikan dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sosok Helena Lim, ‘Crazy Rich’ PIK Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

“Tujuan vaksin itu untuk membangun namanya herd imunity, yaitu kekebalan kawanan. Kekebalan kawanan itu, menurut standar ideal WHO, adalah 70 persen dari populasi penduduk,” kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting secara daring, Rabu, 21 Oktober 2020.

“Tetapi itu dengan asumsi, dari seluruh penduduk itu memiliki tingkat kerentanan, atau tingkat keterancaman terhadap wabah sama,” katanya.

Sering Dialami Anak-Anak dan Mudah Menular, Apa yang Perlu Dilakukan Untuk Cegah Gondongan?

Baca: Brasil Tolak Vaksin COVID-19 Buatan China

Namun, katanya, berdasarkan kasus di Indonesia, penularan atau viral load COVID-19 tidak sama di semua daerah. Bahkan di satu provinsi belum tentu semua kabupaten/kota di bawahnya terpapar COVID-19.

Dokter Anak Internasional Gelar Workshop Champion Imunisasi, Ini Manfaatnya untuk Anak Indonesia

Presiden Joko Widodo memerintahkan aparaturnya agar memetakan dengan jelas daerah-daerah yang tingkat keterpaparannya tinggi maupun rendah. Tujuannya agar vaksinasi tepat sasaran dan efektif.

Berdasarkan acuan itu, kata Muhadjir, daerah yang viral loud-nya tinggi, maka bisa diterapkan 70 persen penduduk akan divaksin. “Tetapi untuk yang viral loud-nya rendah, wilayah yang tingkat keterpaparannya rendah, bisa jadi penduduknya tidak divaksin,” ujarnya.

Karena itu, komposisi tentang TNI, guru, pejabat diutamakan untuk divaksin terlebih dahulu, menurutnya, baru skenario awal dan belum dipetakan secara detail. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya