- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Masa depan Negara Indonesia berada di desa. Untuk itu, pembangunan desa harus tetap menjadi prioritas selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari luas jumlah lahan di Indonesia mencapai 190 juta hektare, 91 persen merupakan wilayah desa dan 9 persen sisanya merupakan wilayah kota.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi.
"Memakmurkan desa, konsepsi pembangunan sejak 2014. Indonesia sentris, pembangunan berwawasan Indonesia. Dan tema besar Nawacita membangun dari pinggir," kata dia di acara diskusi Indeks Desa Mandiri Dalam Otonomi Daerah yang diselenggarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah FH UKI dan Fakultas Hukum FH UKI, Kamis 22 Oktober 2020.
Baca juga: Airport Tax di 13 Bandara Dihapus, Garuda Turunkan Tarif Tiket Pesawat
Sejauh ini, dia menilai upaya pengelolaan desa belum dilakukan secara maksimal. Sampai saat ini, disebut masih tercatat ada desa kategori tertinggal, meskipun jumlahnya telah berkurang dibandingkan sebelumnya. Tercatat, ada sekitar 20.000 desa yang masuk kategori tertinggal dari sekitar 74 ribuan desa di Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikan, rata-rata desa kategori tertinggal berada di wilayah Indonesia timur, seperti Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Provinsi tertinggi rata-rata Indeks Desa Membangun, desa di Bali dan Yogyakarta skoring tertinggi dan terendah di Papua," kata dia.
Untuk itu, kata Budi, pembangunan di desa harus tetap dilakukan. Dia mengungkapkan kunci utama pembangunan adalah desa. Dia menjelaskan, kunci utama pembangunan desa berada di partisipasi warga terutama anak-anak muda.
"Anak muda, SDM (Sumber Daya Manusia,-red) kreatif, dan partisipasi warga ciri potensi desa memiliki potensi untuk maju. Jangan biarkan anak muda di desa tinggal ke kota," ujar pejabat yang juga dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo itu.
Selama mengunjungi sejumlah desa di Indonesia, Budi mengaku melihat, desa maju merupakan desa yang menjadi subjek pembangunan. Untuk itu, dia memotivasi agar pembangunan terus dilakukan bertumpu pada kearifan lokal masing-masing wilayah.
"Tiga potensi kekuatan Indonesia, yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Lahan subur, laut luas dan bicara pariwisata dengan alam dan warisan budaya. Ketiga sektor ini ada di desa. Bangun desa bangun masa depan Indonesia," tambahnya.
Sementara itu, Dosen FH UKI, yang juga Ketua Pusat Kajian Otonomi Daerah (PusKOD) Agustin Teras Narang mengatakan, lembaga yang dipimpinnya khusus mengkaji isu-isu terkait Otonomi Daerah di Fakultas Hukum UKI.
Menurut dia, pembentukan lembaga itu dilakukan untuk advokasi, asistensi, penelitian dan merekomendasikan kepada daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Pencapaian harus dilihat di mana esensi pemerintahan daerah yang paling bawah" kata Teras yang juga anggota DPD RI ini
Pembicara Lainnya, Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, Pengajar Fakultas Hukum UKI menitikberatkan pada Program Nawacita alinea ke 3 dan Revolusi Mental, dengan regulasi terkait dalam penerapan pengembangan desa, baik infrastruktur maupun perningkatan SDM. (ren)
