Pengadaan Vaksin COVID-19, Jokowi: Jangan Timbul Persepsi Terburu-buru
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk fokus terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19. Jokowi menyoroti semua aspek agar diperhatikan termasuk keamanan dan efektivitas pelaksanaannya.
Menurut dia, jika akan disuntik ke masyarakat, maka vaksin harus sudah melalui tahapan uji klinis yang benar.
"Karena, kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang vaksin COVID-19 di Istana Negara Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.
Dia mengatakan vaksin saat ini sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Maka itu, penting masalah vaksin ini jadi perhatian.
"Vaksinasi tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia tetapi tidak hanya urusan kesehatan, tapi ini juga menyangkut ekonomi sehingga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian," lanjut eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Luhut Ungkap Vaksin COVID-19 November Terancam Molor, Ini Penyebabnya
Jokowi meminta agar semua tahapan produksi vaksin sebelum disuntik betul-betul disiapkan secara matang. Mulai dari tahapan medis atau standar kesehatan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.
Ia tak ingin, rencana pemerintah ingin memberi antibodi virus Corona ke masyarakat justru menimbulkan ketidakpercayaan.
"Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa ikuti kaidah ilmiah yang ada," kata Jokowi.
Jokowi meninginkan semua kerja pemerintah adalah langkah gerak cepat yang konkret, bukan tergesa-gesa asal vaksin bisa ada di Indonesia. Masyarakat perlu diyakini pengadaan vaksin sudah melewati perencanaan yang matang.
Pun, kata dia, semua negara saaat ini berlomba-lomba memperoleh vaksin untuk melindungi masyarakatnya.
"Sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan proses vaksin COVID-19 buatan China ke masyarakat pada Novemver 2020 terancam molor. Luhut mengatakan awal rencana pemerintah dilakukan pada pekan kedua November 2020.
Dia pun menyampaikan alasan penyebab potensi molornya vaksinasi tersebut. Luhut bilang bukan masalah pasokan vaksin.
Namun, menurutnya perlu waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization yang perlu prosedur tahapan. Luhut mengaku hal ini sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi.
"Tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya. Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi," kata Luhut dalam acara pengarahan Omnibus Law di Lemhanas RI yang disiarkan via YouTube, Jumat, 23 Oktober 2020. (ren)
