VIVA – Pemerintah diminta punya kebijakan menyangkut kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan demikian karena persoalan pupuk subsidi salah satunya dialami petani di Jawa Barat.
Menurut dia, seperti petani di Jawa Barat yang sulit dapat pupuk subsidi sehingga mesti merogok kocek untuk membeli pupuk dengan harga hampir tiga kali lipat.
"Kemarin kami di wilayah Ciwidey Kabupaten Bandung, Pengalengan, Kertasari, mereka menjerit, ketika harus beli pupuk Rp250 ribu yang biasanya Rp90 ribu satu karung," kata Cucun, dalam keterangannya, Selasa 10 November 2020
Baca Juga: Masuk Masa Tanam, Petani di Jateng Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi
Cucun juga sudah menyampaikan persoalan ini dalam paripurna di DPR. Ia juga meminta agar DPR membuat surat kepada para pemangku kepentingan terkait, khususnya kepada para pihak yang menangani program Kartu Tani.
Para pihak terkait, menurutnya, harus bisa segera membereskan masalah pupuk subsidi yang terjadi di masyarakat petani.
Adapun Kartu Tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus untuk mempermudah aktivitas petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya yakni melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani.
"Ini perlu dibuatkan surat dari DPR kepada stakeholder yang menangani Kartu Tani ini, baik di Kementan, kemudian juga alur subsidi dari Kemenkeu ini bagaimana kesepakatan yang sudah diambil DPR, migrasi daripada subsidi korporasi kepada subsidi ke orang. Ini sudah baik sebetulnya tetapi prosesnya harus betul-betul siap dulu," ujar Cucun.
Menurut dia, kebijakan Kartu Tani yang diterima petani belum begitu masif diterima para petani di daerah. Dia menekankan, jangan sampai petani yang menjadi korban. Sebab, pupuk subsidi yang tak bisa diakses itu merupakan masalah serius.
"Jangan sampai mereka yang biasa membeli pupuk hanya Rp90 ribu sekarang harus beli Rp250 ribu. Karena mereka yang tidak punya Kartu Tani tidak bisa beli," ujar Cucun. (art)
