- Youtube Front TV
VIVA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo. Bahkan, rekonsiliasi ini sebenarnya sudah pernah dia tawarkan pada pemerintah 2017 silam, sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dinilai banyak pihak terjadi polarisasi luar biasa pada masyarakat.
Tawaran soal rekonsiliasi dengan pemerintah itu pun hingga kini diakui Habib Rizieq masih berlaku. Namun, sebelum rekonsiliasi itu terwujud, Habib Rizieq menginginkan ada ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
"Ini ada yang teriak rekonsiliasi-rekonsiliasi, mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog," kata Habib Rizieq dikutip VIVA dari Front TV, Kamis, 12 November 2020.
Menurutnya, dialog antara ulama dan pemerintah ini penting untuk menjernihkan banyak persoalan. Ruang dialog itu diharapkan kedua belah pihak bisa duduk bersama menyampaikan argumentasi dan pendapat masing-masing demi kebaikan bersama.
"Sudah kita buka dari tahun 2017. tapi apa yang kita terima, bukan pintu dialog yang kita terima, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, tapi yang kita terima kriminalisasi ulama," ujarnya.
Meski demikian, Habib Rizieq tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dengan syarat pemerintah setop kriminalisasi ulama maupun para aktivis. Ia meminta pemerintah menunjukkan niat baik bila ingin membuka ruang dialog dengan membebaskan para ulama, aktivis dan tokoh oposisi yang ditahan.
"Masih banyak ulama-ulama kita yang menderita di penjara, bebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi, bebaskan Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, Bapak Jumhur Hidayat, bebaskan dulu mereka," ucap Habib Rizieq.
"Bebaskan dulu para buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan para pelajar, yang sampai sekarang masih memenuhi ruang-ruang tahanan, bebaskan dulu mereka, tunjukkan niat baik," imbuhnya.
Kata Habib Rizieq, niat baik pemerintah dengan menghentikan kriminalisasi ulama dan para aktivis bisa membuka ruang dialog untuk menciptakan rekonsiliasi. Setelahnya, ia siap duduk bersama pemerintah kapan dan di mana pun pemerintah inginkan.
"Kalau ada niat baik kita sambut. Ke depan ayo sama-sama dialog, insya Allah. Tapi dialog mesti punya syarat, soal nanti pemerintah inginnya apa dari umat, sampaikan, apa yang dimau pemerintah. Dari para habaib sampaikan, kami mau dengar. Anda mau ngomong sejam, 3 jam, 12 jam, kita dengar, tapi setelah anda bicara dengar juga kami bicara," ungkapnya.
Ia menambahkan, para ulama dan habaib ini merupakan penyambung lidah rakyat. Sebab, masyarakat di bawah akan melaporkan apa yang dialaminya kepada kiai dan ulama. Sehingga nantinya melalui proses dialog para ulama bisa menyampaikan keluhan dan saran masyarakat kepada pemerintah.
"Itu yang namanya dialog. Baru setelah dialog ini terbuka baru ada namanya rekonsiliasi, mana ada rekonsiliasi tanpa ada dialog?" tegasnya. (ase)
