Soal Vaksinasi COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil Sebut Masih Tarik Ulur

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Sumber :
  • VIVA/Adi Suparman

VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku belum bisa mematangkan rencana distribusi vaksin COVID-19 tahap pertama maupun kategorisasi prioritas penerima.

WHO: Imunisasi Global Menyelamatkan 154 Juta Jiwa Selama 50 Tahun Terakhir

Ridwan Kamil menjelaskan, keputusan ini diambil karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait kepastian distribusi vaksin COVID-9 ke Jawa Barat.

"Kita belum ada kabar karena tarik ulur, November jadi Desember. Jadi sementara statement saya menunggu kepastian jadwal Pemerintah Pusat," ujar Ridwan, Senin 16 November 2020.

Sekda Depok Maju Pilkada, Minta Dukungan Ridwan Kamil

Baca juga: Mengenal RCEP, Zona Perdagangan Bebas Terbesar Dunia Tanpa Libatkan AS

Gubernur yang akrab disapa Emil itu juga mengungkapkan, dalam rencana sebelumnya, vaksinasi gelombang pertama dilakukan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek). Daerah-daerah itu menjadi prioritas penerima dibandingkan dengan Kota Bandung.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

"Kalau sudah pasti schadule kami ada di Bodebek, malamnya kemarin disimulasikan. Untuk Bandung tahap II," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Untuk diketahui, vaksin merupakan produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu.

Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Dan yang pasti vaksin akan melindungi diri, juga melindungi orang
lain dan tentu saja melindungi Negeri ini dari wabah penyakit.

Sebelumnya, Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada November ini dengan mengandalkan vaksin buatan China. Hal ini disampaikan dalam pernyataan Kementerian Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), setelah kemudian diundur menjadi Desember mendatang. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya