- VIVA / Eduward Ambarita
VIVA – Orang-orang di sekeliling Presiden Jokowi mulai gerah dengan sejumlah blunder yang diambil menteri dan para pejabat di lingkungan Istana. Mereka yang menamakan diri Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) ingin mengingatkan perihal tingkah dan tindakan sembrono sejumlah pejabat tinggi negara yang dianggap telah melenceng dari visi - misi Presiden.
Bahkan muncul anggapan sejumlah menteri dan para pembisik itu tengah melancarkan operasi 'dirty work' untuk kepentingan pribadi yang akhirnya mendelegitimasi seorang Kepala Negara.
"(Kami) meminta kepada Presiden Ir H Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden," kata Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu 18 November 2020.
Sejumlah kegaduhan itu dipaparkan, salah satunya pada kekeliruan penulisan atau typo Undang - Undang Cipta Kerja yang baru saja dikirim parlemen ke pemerintah. Kemudian, tindakan yang diambil staf khusus milenial mengeluarkan surat perintah kepada mahasiswa. Dari contoh kecil itu saja, seakan mempertontonkan kinerja pemerintahan saat ini menunjukkan tidak profesional di mata masyarakat.
"Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan obyektif dalam menghadapi situasi nasional dan internasional," kata dia.
Jamal sendiri yang masih tergabung dalam tim Jokowi mengaku sudah resah dengan keadaan ini, terlebih saat bangsa tengah dihadapkan kondisi resesi ekonomi.
"Disadari atau tidak blunder yang terjadi menambah poin downgrade kepada Presiden Jokowi," kata dia. "Ini berbahaya sekali," sambung Jamal.
Jamal menyatakan, pihaknya bersama organ - organ pendukung lain siap pasang badan untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir jabatan di 2024. Mereka mengaku siap mengawal karena didasari loyalitas dan itu sudah dibuktikan ketika mendampingi mantan Wali Kota Solo itu maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden di periode kedua.
Menurut Jamal, mereka bekerja untuk kembali ke basis- basis masyarakat dengan membawa agenda Presiden, bukan agenda sendiri terselubung sejumlah menteri. Sebab, sepengamatan dia, sejumlah menteri dan para pembantunya telah gagal menerjemahkan program- program pemerintah.
"Kami minta evaluasi dan mengganti menteri, staf khusus milenial dan pangkat lain yang tidak sesuai visi-misi Presiden," ujarnya. (ren)
JK Sebut Golkar Partai Terbuka, Tak Masalah Jika Jokowi-Gibran Gabung
JK sudah mulai melunak bicaranya terkait isu Jokowi dan Gibran gabung dengan Partai Golkar.
