- Zoom/Nagara Institute
VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam. Khususnya terhadap fenomena alam La Nina.
Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 361/6186/SJ tentang Penyebarluasan Informasi Kebencanaan sebagai Langkah Antisipatif terhadap Fenomena Alam La Nina dan Bencana Alam Lainnya.
Surat edaran itu adalah tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.
"Juga dalam rangka peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta penyebarluasan informasi kebencanaan sebagai langkah antisipatif terhadap fenomena alam La Nina dan bencana alam lainnya," kata Safrizal di Jakarta, Rabu 18 November 2020.
Dalam surat itu, mendagri meminta kepada seluruh kepala daerah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, melaksanakan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Pemenuhan penerapan SPM ini mencakup penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana.
"Adapun penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana antara lain, pertama menyusun data penduduk tematik kebencanaan yang menjadi target layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana sesuai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)," ujar Safrizal.
Kedua, menggunakan data dan informasi kebencanaan berbasis internet atau smartphone yang telah diakui dan ditetapkan oleh instansi pemerintah. Ketiga, menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui dukungan teknologi informasi maupun menggunakan metode dan inovasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal serta penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
Kemendagri juga, katanya, telah melakukan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kerja sama ini terkait dengan Early Warning System (EWS) berupa sirine pendeteksi tsunami berjumlah 85 titik pada 2020-2021.
"Kemendagri bekerja sama dengan BMKG akan memasang EWS 85 titik pada tahun 2020-2021 di tempat-tempat yang risiko sangat tinggi tsunami. Jadi, Kemendagri dan BMKG akan memperbaiki sirine tsunami di kawasan risiko tinggi tsunami seluruh Indonesia. Untuk tahun 2020 fokus di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat," ujar dia. (art)
