- Antara
VIVA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menyebutkan, sekitar 10.000 prajurit TNI yang berada di garis terdepan penanganan COVID-19 akan menerima vaksin COVID-19.
"Saat ini memang sudah didata, jumlahnya diperkirakan kuota vaksin untuk TNI sekitar 9 ribu sampai 10 ribu orang," kata Kapuspen TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.
Mereka yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah tenaga medis TNI dan petugas pendisiplinan protokol yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19.
"Siapa orangnya yang jelas front line tadi, tenaga kesehatan, mungkin petugas-petugas yang langsung berhadapan," katanya pula.
Terkait dengan mekanisme pemberian vaksin, Riad mengatakan pihaknya masih mendiskusikannya.
"Secara teknis belum. Tapi intinya sudah disiapkan. Jadi yang jelas didata sudah ada khususnya tenaga kesehatan yang langsung di lapangan," kata Riad.
Namun demikian, ujar dia, nantinya seluruh prajurit TNI juga akan mendapatkan vaksin tersebut.
"Sementara yang langsung, frontline, yang depan dulu. Tapi jelas semua nanti juga tentunya," katanya lagi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memperkirakan pemberian vaksin COVID-19 dapat dilakukan pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, tergantung pada datangnya vaksin dan proses persiapan yang dilakukan di Indonesia.
"Soal vaksin, kita berharap vaksin ini bisa datang pada akhir November ini. Kita berusaha. Kalau tidak bisa, ya datangnya di bulan Desember," kata Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi, antara lain oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Aria Bima.
Menurut Jokowi, vaksin itu tiba, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma Bandung.
Presiden menegaskan semua vaksin yang akan digunakan harus terdaftar dalam daftar vaksin di Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). "Ini wajib," katanya.
Vaksin yang dibeli, kata Presiden, dari perusahaan yang mereknya telah terdaftar di WHO. "Saya tidak menyebut mereknya apa, tapi harus ada di dalam list WHO," katanya pula. (ant)
Baca juga: Irjen Fadil Jadi Kapolda Metro, Kandidat Kapolri Tak Terdeteksi
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
