FPI ke Eks Kapuspen TNI: OPM yang Harus Digitukan, Bukan Baliho

VIVA – Pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan melibatkan prajurit TNI masih disorot. Tugas TNI dinilai bukan melucuti baliho di jalanan tapi menindak gerakan separatis seperti Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Awit Mashuri mengatakan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mencla mencle. Ia mengatakan demikian saat diskusi dengan eks Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Iskandar Sitompul dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Senin 23 November 2020

"Pertama, baliho diturunkan atas perintah dia, bukan minta bantuan dari satpol PP. Dan, kami tidak ada melawan sedikit pun ketika Satpol PP yang menurunkan baliho kami," kata Awit yang dikutip pada Selasa, 24 November 2020.

Awit menekankan tak ada diskusi terlebih dulu dengan FPI saat aparat mau menurunkan baliho HRS. Kata dia, mesti dipahami, baliho dipasang oleh masyarakat yang cinta terhadap HRS.

"Mau dicabut berapa ribu baliho pun tidak akan bisa mencabut cinta umat kepada HRS kepada mereka," ujar Awit.

Pun, ia menyinggung faktor lain, yaitu perubahan sikap Mayjen Dudung. Ia bilang padahal pada Rabu, 18 November 2020, pengurus FPI DKI sempat menemui Dudung di kantornya.

Baca Juga: Bang Yos: Tindakan Pangdam Jaya Harus Terukur, Jangan Berlebihan

Saat pertemuan itu, menurutnya tak ada satu pun persoalan baliho yang disinggung jenderal bintang dua itu. "Tidak ada tuh yang membicarakan baliho meresahkan, mengancam kesatuan," kata Awit.

Namun, ia terkejut dengan pernyataan Dudung saat acara apel pasukan di Monas pada Jumat, 20 November 2020. Ketika itu, Dudung mengecam HRS dan bilang FPI sebaiknya dibubarkan.

"Besok Pangdam berubah. Gelar apel tentara di Monas yang mengecam Habib Rizieq, FPI bila perlu dibubarkan. Menurut saya ini ngawur, pangdam seperti ini bahaya menurut saya," lanjut Awit.

Dia pun meminta kepada Iskandar agar mengetahui isi-isu baliho yang dicopotin aparat TNI. Sebab, menurutnya tak ada yang bermasalah karena tulisan menyambut kedatangan HRS.

"Itu isinya ahlan wasahlan kalau mau diturunin ya silakan saja, kami juga terimakasih. Kami juga lagi sibuk mau maulidan, kita lagi sibuk zikir," ujarnya.

Namun, aneh menurutnya kalau sampai TNI yang turun tangan membereskan urusan baliho. "Cuma, kalau TNI memalukan. Apalagi tiga matra lho kayak mau perang saja. OPM yang harus digitukan bukan baliho.”

Merespons itu, Iskandar meminta Awit agar bisa berkepala dingin dalam persoalan ini. Ia menyarankan agar pengurus FPI termasuk Awit mengimbau kepada umatnya untuk tak asal memasang baliho.

"Tentunya saat pemasangan ada mekanisme yang dikerjakan ya pak ustaz misalnya izin ke satpol PP dan akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis," ujar Iskandar.

Iskandar menekankan alangkah baiknya polemik ini ada dialog bersama. Kata dia ke Awit bahwa perbedaan yang ada sekarang seharusnya jadi kekuatan untuk menghadapi persoalan bangsa.

"Perbedaan-perbedaan ini merupakan kekuatan kita pak ustaz, sehingga tolong lah agar pak Ustaz menyampaikan kepada umat semuanya tidak usah lagi pasang-pasang baliho," kata purnawirawan TNI bintang dua itu.

Menurutnya, jika mau memasang baliho kembali maka ada baiknya menyesuaikan mekanisme aturan.

"Pasanglah sesuai dengan mekanisme. Biar nanti pak Gubernur atau kepala dinas yang menyusun di mana tempat-tempatnya," tutur Iskandar. (ren)

Halaman Selanjutnya

Saat pertemuan itu, menurutnya tak ada satu pun persoalan baliho yang disinggung jenderal bintang dua itu. "Tidak ada tuh yang membicarakan baliho meresahkan, mengancam kesatuan," kata Awit.