- Reza Fajri/VIVA.
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, memaparkan bahwa berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural atau belum memasuki fase demokrasi substansial.
Untuk menuju ke sana, menurut Mahfud, memang diperlukan proses panjang. Kemudian juga didukung semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Menko Mahfud MD dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di kantor Kemenko Polhukam, Selasa, 24 November 2020. Buku IDI ini dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS.
"Pemerintah menerbitkan buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik," kata Mahfud.
Baca juga: 5 Fraksi Menolak, RUU Ketahanan Keluarga Tak Dilanjutkan DPR
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diinisiasi pertama kali oleh Bappenas pada tahun 2008. Indeks demokrasi ini dibuat untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), hak-hak politik (2 variabel dan 7 indikator) serta lembaga demokrasi (5 variabel, 11 indikator).
Hasil IDI ini disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.
Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'Baik' (skor >80), yaitu DKI Jakarta dengan nilai 88,29. DKI mendapatkan skor tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.
Kemudian, Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67).
Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori 'Sedang' (Skor 60- 80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian “Buruk” (Skor <60).
Capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, atau tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang 'sedang' atau demokrasi yang ditandai oleh hadir, dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.
