- Dokumentasi PPP.
VIVA - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten, Subadri Usuludin, memastikan bahwa semua pengurus DPW dan DPC se-Banten siap menyukseskan Muktamar IX PPP yang akan digelar di Makassar pada 18-21 Desember mendatang. Mereka memutuskan untuk hadir di Muktamar, walaupun melalui aplikasi zoom atau virtual.
Kehadiran tidak mengurangi antusiasme PPP Banten untuk menggunakan hak-hak konstitusional sebagai anggota partai politik yang memiliki suara dalam muktamar tersebut.
“DPW PPP Provinsi Banten beserta seluruh DPC PPP se-Provinsi Banten memutuskan untuk tidak menghadiri secara fisik agenda Muktamar IX, melainkan akan menghadiri atau mengikuti seluruh rangkaian muktamar tersebut hingga selesai, secara virtual, di wilayah Provinsi Banten,” kata Subadri kepada wartawan, Rabu, 25 November 2020.
Baca juga: Jika Terpilih, Suharso Monoarfa Diminta Rangkul Semua Kader PPP
Subadri mengatakan keputusan untuk hadir secara virtual dihasilkan dalam Mukerwil PPP Banten yang dihadiri oleh Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Arsul Sani, Majelis A’la DPP PPP, Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhamad Mardiono dan lainnya.
“Demi mengutamakan keselamatan bangsa dari ancaman COVID-19, DPW PPP Provinsi Banten taat terhadap instruksi Presiden Joko Widodo dan protokol Satgas Penanganan COVID-19, untuk menjaga tidak terjadi kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” kata Subadri.
Subadri memastikan bahwa Mukerwil yang berlangsung hingga Rabu dini hari kemarin berlangsung lancar. Dan menghasilkan 7 keputusan yang di antaranya mendukung Muktamar IX di Makassar dengan hadir melalui virtual.
DPW Banten juga melengkapi sarana dan prasarana penunjang guna hadir secara virtual. “Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Muktamar IX PPP, dengan mengutamakan manfaat yang lebih besar dan memperkecil mudaratnya,” kata Subadri. (ase)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
