- VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Emil Salim, angkat bicara terkait siapakah Menteri KKP pengganti Edhy Prabowo, yang di tangkap KPK dalam dugaan kasus ekspor benur lobster.
“Jika isu laut tropis kepulauan kita terkaya di dunia tapi nelayannya miskin. Bisakah bapak presiden mengangkat tokoh yang paham kelola laut lestari ditopang hasil kerja nelayan kita yang terampil berkat dedikasi dan pimpinan menteri KP baru yang bukan dari parpol,” tulis Emil di akun twitter @emilsalim2010 yang dikutip Jumat 27 November 2020.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era mendiang Presiden Soeharto itu juga melihat, dalam diskusi mengenai kasus ekspor benih lobster dan penangkapan Edhy Prabowo, ada substansi yang tak tersentuh.
“Banyak diskusi televisi malam ini tentang Menteri KP dari berbagai sudut. Yang luput perhatian tanggapi sebab nelayan miskin akibat hasil tangkap bergantung pada cuaca dan perlu teknologi serta bimbingan negara untuk atasi ketertinggalan kita dengan Vietnam,” ungkapnya.
Selain itu, Emil berharap negara benar-benar mampu membina para nelayan agar kualitas kehidupannya meningkat. Dan mampu mengembangkan benur lobster secara mandiri, bukan menjualnya ke negara lain seperti Vietnam.
“Laut RI luas dan kaya tapi nelayannya banyak lagi miskin. Bisakah pemerintah mendidik nelayan kita kembangkan benur jadi lobster yang tinggi harganya ketimbang ekspor benur ke Vietnam, bikin makmur orang orang partai negara di atas derita kemiskinan rakyat nelayan,” paparnya.
Sebelumnya Presiden, Jokowi mengangkat Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan untuk menjabat sebagai Menteri KKP Ad Interim, menggantikan Edhy Prabowo yang di tangkap KPK.
Selain itu diskusi di luar menghangat mengenai siapa yang akan menduduki kursi Menteri KKP. Mulai muncul nama mantan Menteri periode lalu, Susi Pujiastuti hingga Sandiaga Uno. Tak hanya itu muncul juga wacana apakah jabatan tersebut akan diisi orang parpol atau profesional. (ren)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
