Syahrul Yasin Limpo Gantikan Luhut Jadi Menteri Ad Interim KKP

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Sumber :

VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Ad Interim. Sebelumnya jabatan itu diserahkan ke Luhut Binsar Panjaitan karena pejabat terdahulu Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

PAN Doa Dapat Jatah Menteri Paling Banyak, Prabowo: Masuk Itu Barang!

Pergantian itu juga dilakukan lantaran Luhut tengah melakukan perjalanan dinas keluar negeri. 

"Pak Luhut tugas ke luar negeri," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar kepada wartawan, Jakarta, Rabu 2 Desember 2020.

Penunjukan Syahrul sebagai Menteri KKP Ad Interim, tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020. Surat bertanggal 2 Desember 2020 itu ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain Eko Patrio, PAN Juga Tawarkan Kadernya Ini Sebagai Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut, Rabu 2 Desember 2020.

Selain itu penunjukan Syahrul itu tertuang dalam surat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi bernomor B-3863/MARVES/MARITIM/RT.01.00/XI/2020 tertanggal 22 November 2020. 

Kabar Terbaru soal Susunan Nama Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Surat tersebut pada intinya memohon izin kepada Presiden Jokowi bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang juga Menteri KKP Ad Interim melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020.

Sebelumnya Edhy Prabowo sendiri mengundurkan diri dari jabatan Menteri KKP setelah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap izin ekspor benih lobster.

Pidato Politik Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Demokrat Sebut Jumlah Sekarang Tak Jawab Tantangan Zaman

Ide penambahan kementerian era Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan menuai kritik karena dinilai hanya bagi-bagi kekuasaan.

img_title
VIVA.co.id
10 Mei 2024