- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Permasalahan infrastruktur jalan menjadi salah satu penghambat kemajuan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal ini dipandang sebagai penanda tidak adanya political will atau kemauan politik pemerintah daerah terkait. Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antarwilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor.
“Saya kira ini masalah political will-nya, tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD untuk secara bertahap,” ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, kepada wartawan, Kamis (3/12).
Trubus mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberikan kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar masuknya infrastruktur listrik, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia menyampaikan, PLN tidak mungkin menjangkau wilayah yang tidak didukung akses jalan.
“PLN itu kan infrastruktunya berteknologi tinggi ya, ada unsur perawatan dan pembiayaan yang besar, memang infrastruktur jalan sangat penting. Harusnya, pemerintah daerah bisa punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema Public Private Partnership, atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dalam bentuk CSR.
“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada tuh wakil rakyat baik di DPRD maupun DPR RI, bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur, jadi banyak sekali caranya,” tandas Trubus.
Cuma Serap Anggaran
Pengamat politik Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif IPR (Indonesia Political Review) Ujang Komaruddin pun menyayangkan kondisi jalan di Sumbawa. Pasalnya, daerah tersebut, dan juga NTB secara keseluruhan, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata.
“Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana wisatawan mau ke NTB dan Sumbawa kalau infrastrukturnya masih memprihatinkan. Saya beberapa kali ke sana dan infrastrukturnya kurang baik. Yang masih kurang baik itu infrastruktur PLN. Di sana mati terus,” ucapnya.
Hal ini disampaikan Ujang, perlu menjadi catatan masyarakat di NTB dan Sumbawa ke depannya. Jangan sampai wilayahnya menjadi seperti tidak diurus. Jadi, kepala daerahnya perlu diingatkan untuk segera memperbaiki masalah infrastruktur ini.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah memang tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, kadang kepala daerah terkendala dengan APBD dan dalam menyusun anggarannya.
"Yang ada keputusan keputusan politis, ada yang orientasinya dan projek itu kan. Dan orientasinya lagi hanya hanya sekedar penyerapan anggaran," kata Enny.
Kepala daerah, kata dia, karena hanya fokus penyerapan anggaran akhirnya berpikir melakukan kegiatan apa yang bisa habis sampai akhir tahun. "Mereka penyerapan anggarannya berapa persen hanya untuk mengerjakan itu. Enggak mampu selalu tidak sampai," katanya.
Dia juga mengakui infrastruktur yang lambat sangat menghambat laju perekonomian masyarakat. Padahal seharusnya, dana yang terbatas fokus infrastruktur yang benar-benar mampu menopang atau memberikan nilai tambah terhadap aktivitas ekonomi.
"Jelas itu kan butuh perencanaan yang matang, stepnya jelas dan multiyears. Persoalannya setiap anggaran-anggaran itu selalu potensial. Tetapi ya kembali lagi akhirnya birokrasi kita balik lagi ya fokus penyerapan anggaran," tuturnya.
Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sumbawa saat ini melamban bahkan terkesan jalan di tempat. Infrastruktur dasar seperti jalan, instalasi air bersih bahkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan listrik masih jauh dari harapan masyarakat.
Jalan misalnya, masih banyak desa-desa terpencil yang belum menikmati jalan yang layak seperti di Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Moyo Utara dan beberapa Kecamatan lainnya. Demikian juga instalasi air bersih, bahkan di dalam kota masih ada saja warga yang mengeluh tidak mendapat air bersih.
Listrik juga demikian, sekitar 44 dusun di Kabupaten Sumbawa belum menikmati aliran listrik dan hanya mengandalkan tenaga surya yang kapasitasnya sangat kecil.
Salah satu paslon peserta pilkada di wilayah ini; Jarot-Mokhlis mengamini berbagai keluhan masyarakat Sumbawa. Keduanya berkeinginan membangun infrastruktur konektivitas antara wilayah yang akan memperlancar akses masyarakat dari desa ke desa dan desa ke kota.
"Kami akan membangun infrastruktur konektiviti antara wilayah yaitu jalan-jalan penghubung dan pelabuhan. Efek domino dari sulitnya akses jalan akan menghambat pembangunan sarana dan prasarana, hal ini juga akan berdampak pada segala bidang contoh saja pendidikan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya," kata Jarot.
Selain jalan, Jarot-Mokhlis yang bernomor 5 ini akan membangun konektivitas atau infrastruktur pelabuhan penunjang pariwisata dan nelayan yang ada di sejumlah wilayah yang memiliki potensi besar seperti di Pulau Moyo dan spot-spot lainnya yang bisa dikembangkan.
Seperti pulau Moyo, tambahnya, begitu banyak kapal pesiar yang datang tetapi tidak ada tempat untuk kapal itu menyandar atau bermalam sehingga dampak dari datangnya tamu itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar. (ant)
