Mensos Juliari Batubara Bisa Diancam Hukuman Mati

Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Sumber :

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Polisi Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati. Hal itu bila Juliari terbukti bersalah melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlebih dilakukan saat kondisi negara terkena musibah. 

img_title Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

"Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang Undang 31 Tahun 99 Pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," kata Firli dikonfirmasi awak media, Minggu, 6 Desember 2020. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam beberapa kesempatan, Filri juga kerap mengancam agar tak ada penyelenggara negara menyalahgunakan bantuan sosial (bansos), sebab ancaman hukumannya adalah mati. Apalagi, menurut Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi virus Corona COVID-19 ini sebagai bencana nonalam. 

img_title Mangkir dari Panggilan Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dipanggil Lagi soal Kasus Rp2 Triliun

"Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19," kata Firli.

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Diduga Terima Rp17 Miliar dari Korupsi Bansos

img_title Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

Firli memastikan, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan adanya pelanggaran dalam Pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Juliari. Namun, menurut Firli, untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 ini, saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Dan malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu," imbuhnya. 

KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19. Selain Juliari, KPK juga menjerat Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di Kemensos. Dua orang lainnya sebagai pemberi yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke. Mereka dari pihak swasta.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut