IDI Bantah Menolak Vaksin COVID-19 yang Dibeli Pemerintah

IDI beri klarifikasi soal pemberitaan vaksin
Sumber :
  • VIVA/Willibrodus

VIVA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akhirnya angkat bicara mengenai pemberitaan yang beberapa hari ini beredar luas di kalangan masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut, pihak IDI disebut-sebut menolak vaksin COVID-19 yang didatangkan oleh pemerintah. 

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, mengenai pemberitaan perihal penolakan IDI terhadap vaksin COVID-19 yang beredar luas di kalangan masyarakat adalah salah dan tidak tepat. Sebab, sikap Pengurus Besar IDI telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.  

"Kami ingin klarifikasi soal pemberitaan tentang kami (IDI) yang menolak vaksin COVID-19. Itu tidak benar atau tidak tepat. Pada dasarnya, kami sudah sampaikan pernyataan sikap kami kepada pemerintah yakni mendukung, mengapresiasi, dan saran," kata Daeng, Senin 14 Desember 2020.

Singapore PM Lee Hsien Loong to Resign After Two Decades on Duty

Mengenai saran, lanjut Daeng, IDI memberikan saran kepada pemerintah mengenai pertimbangan dalam memilih vaksin ini. IDI juga mendukung proses izin edar darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami memberi saran atau masukan perihal pemilihan vaksin COVID-19 ini. Selain itu, kami mendukung izin edar darurat dari BPOM. Hal ini sudah kami lakukan saat rapat dengar pendapat bersama DPR, Kemenkes, termasuk BPOM," lanjutnya.

PM Singapura Lee Hsien Loong Mundur dari Jabatan, Ini Sosok Penggantinya

Menurut dia, IDI telah membentuk tim New Normal. Tim New Normal IDI ini dibentuk untuk menyosialisasikan pola hidup normal baru dan mengampanyekan gerakan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

"Jadi, selain kita kampanyekan 3M, kami juga kampanyekan soal vaksinasi COVID-19," ungkap Daeng.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.

img_title
VIVA.co.id
22 April 2024