Belum Beri Sertifikat Halal, MUI Tunggu Dokumen Ini dari Sinovac
- vstory
VIVA – Ketua MUI Pusat, Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan, sampai saat ini vaksin sinovac belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saat ini MUI masih menunggu sejumlah dokumen untuk menyatakan halal atau tidaknya vaksin tersebut.
"Dari hasil telaahan ada dokumen khususnya terkait dengan tahapan penumbuhan vero cell dan penumbuhan virus dan kemudian masih membutuhkan beberapa dokumen yang diharapkan ada pemenuhan dari sinovac dan sinovac berkomitmen untuk memenuhi itu," kata Asrorun dalam diskusi Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema 'Menanti Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19', Selasa 15 Desember 2020.
Asrorun menceritakan, proses uji kehalalan vaksin tersebut dimulai pada beberapa bulan lalu di mana perusahaan pembuatan vaksin asal Tiongkok yang bekerjasama dengan PT Bio Farma, mengajukan uji kehalalan vaksin. permohonan uji kehalalan itu terdaftar dengan nomor regisrasi 67280.
Kemudian dengan proses-proses kelengkapan dokumen, maka tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu, tim LP POM, MUI, komisi Fatwa, kementerian kesehatan dan kemudian Badan POM berangkat ke Tiongkok. Tim tersebut berangkat untuk kepentingan proses auditing lapangan.
"Setelah karantina mandiri selama dua Minggu, tanggal 2 sampai 5 November, audit dilaksanakan di Beijing, sedianya audit di samping ke sinovac sinopharm, juga ke produsen lain di China. Tetapi karena aspek kesiapan hanya dilakukan visitasi saja antara sinopharm dan cancino, kemudian tim tanggal 12 November kembali ke Jakarta dan melakukan rapat internal untuk melakukan kajian atas temuan audit," ujarnya.
Hasil temuan saat audit lapangan sampai saat ini masih terus dibahas oleh tim dari MUI bersama dengan lembaga dan Kementerian lainnya. Terakhir tim tersebut melakukan rapat pada Senin 14 Desember 2020.
"Hingga hari ini, tim koordinasi pengkajian halal dan strategi komunikasi vaksin corona terus berkomunikasi dan posisi sekarang menunggu kelengkapan dokumen dari produsen vaksin sinovac," ujarnya. (ren)
BPJPH Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal Indonesia di di Sidang TBT WTO
BPJPH menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
