Puan: Partisipasi Pilkada kala COVID-19 Lebih Tinggi dari Era Normal

Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Rapat itu berlangsung dalam rangka HUT Ke-75 DPR RI serta penyampaian laporan kinerja tahun sidang 2019-2020. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang berjalan lancar dan aman. Bahkan, menurut catatan pemerintah dan penyelenggara, partisipasi pemilih pada pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mencapai 75,83 persen.

Pimpinan DPR Kompak Tak Mau Revisi UU MD3

“Angka partisipasi ini lebih tinggi daripada pelaksanaan pilkada-pilkada di era normal. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” kata Puan, melalui keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.

Politikus PDIP ini menegaskan, kepercayaan masyarakat harus disambut oleh para kandidat yang terpilih untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

Puan Tegas Bilang Pemenang Pileg 2024 yang Berhak Jadi Ketua DPR

Baca: KPU Sebut Hanya 30 dari 2 Juta Petugas Pilkada yang Positif COVID-19

Selain itu, para kandidat kepala daerah yang terpilih saat pilkada harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga yang datang ke TPS, meskipun di masa pandemi COVID-19.

Puan Ngaku Enggak Ada Instruksi Soal Hak Angket

Sebab di saat-saat seperti ini, setiap daerah memerlukan sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting. “Dan mempercepat kerja-kerja pemerintah daerah untuk membantu warga,” ujarnya.

Puan menyarankan pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk segera mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada 2020.

“Lakukan tes, tracing dan treatment bila ada pemilih maupun penyelenggara yang terinfeksi virus Corona selama pelaksanaan pilkada serentak untuk mencegah adanya klaster pilkada,” katanya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya