- Biro Humas Kemensos
VIVA – Pemberian bansos (bantuan sosial) bagi yang terdampak krisis pandemi COVID-19 tahun 2021 akan berubah dari tahun 2020. Sebelumnya dalam bentuk bantuan sembako seperti beras dan kebutuhan lainnya, mulai 2021 akan diberikan dalam bentuk uang tunai, terutama untuk wilayah DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan perubahan format pemberian itu nantinya tetap harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Karena bansos dampak sosial COVID untuk DKI melibatkan dua sumber, APBD dan APBN. Harus seragam lah harus sama-sama. Kalau DKI setuju kita salurkan dalam bentul tunai, kita akan laksanakan itu," kata Muhadjir dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu 16 Desember 2020.
Baca juga: Polri Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Habib Rizieq
Mengenai mekanisme, Muhadjir menjelaskan bahwa data-data yang ada sebelumnya baik dari Kementerian Sosial hingga yang sudah diverifikasi, ada kemungkinan masyarakat tidak memiliki rekening. Maka ada kemungkinan untuk dana bansos tunai diberikan secara langsung.
"Maka kemungkinan besar nanti disalurkan secara offline, diantar dari rumah ke rumah," jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Disinggung apakah perubahan bantuan dari sebelumnya sembako menjadi tunai lantaran ada OTT KPK terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara, Muhadjir membantahnya. Ia mengatakan, sejak awal memang sudah direncanakan bahwa tahun 2021 bantuan diberikan dalam bentuk tunai.
Kenapa di awal pandemi diberi sembako, Muhadjir mengatakan karena sejak awal untuk menghambat masyarakat agar tidak mudik. Jika dari awal diberi tunai, maka yang ada adalah akan digunakan untuk mudik. Maka sembako atau bansos itu diberikan dalam bentuk barang, agar masyarakat bisa tenang di Jabodetabek tanpa harus memikirkan untuk mudik lebaran lalu.
"Sebetulnya memang rencana untuk 2021 akan kembali ke BLT. Karena sembako dulu untuk mengantisipasi bansos yang disediakan menjelang lebaran. Karena untuk DKI dan Jabodetabek menerapkan PSBB yang diupayakan menahan warga untuk tidak mudik. Supaya tidak mudik maka tidak diberikan cash," jelasnya. (ren)
MK Sudah Putuskan, Dave Laksono Minta Tak Ada Lagi Tuduhan Politisasi Bansos
Semua pihak seharusnya mengakhiri perdebatan terkait Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, menyampaikan putusannya. Putusan itu kukuhkan Prabowo-Gibran menang
