- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma diisukan bakal diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari P Batubara yang tersandung kasus suap bansos COVID-19 di KPK. Risma mengaku belum menerima tawaran itu. Ia juga menegaskan tidak mengincar jabatan menteri.
"Bukan aku yang minta, atau aku yang kepingin. Kalau aku yang kepingin aku takut itu tadi, karena sekian juta tergantung pada bantuan-bantuan tadi. Kalau aku salah, kan, bahaya sekali, aku harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan," kata Risma usai bertemu dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko di rumah dinasnya di Surabaya pada Rabu, 16 Desember 2020.
Risma mengatakan, tugas sebagai Menteri Sosial sangat berat. Jutaan orang di Indonesia bergantung pada program-program di kementerian itu. Itulah sebabnya ia menimbang-nimbang betul jika nanti benar-benar ditawari di posisi itu. "Makanya kenapa kalau aku tidak berpikir, aku tidak meminta (jadi Mensos), pasti gusti Allah nanti akan membantu saat aku sulit," ujarnya.
Baca: Viral Video Sekelompok Orang Teriak Yel 'Hancurkan Risma'
Kendati begitu, Risma tidak akan mundur jika memang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menugaskannya untuk duduk di posisi Menteri Sosial. Seperti diketahui, pejabat sebelumnya, Juliari Batubara, adalah kader PDIP. Risma juga aktif di partai itu. "Kalau saya mendapat perintah Bu Mega, 'Bu Risma, kamu jalani', aku baru jalan," katanya.
Beredar kabar bahwa Risma mendapatkan tawaran untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Isu di antaranya disampaikan Plt Ketua PSI Surabaya Yusuf Lakaseng. "Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," katanya beberapa waktu lalu.
Yusuf yakin dengan kebenaran informasi itu karena kinerja Risma sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode cukup bagus. "Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau Surabaya itu kota mendunia," ujarnya. (ase)
Pasca Putusan MK, Pengamat Nilai Relasi Ini yang Bisa Membuat PDIP Gabung ke Prabowo
Salah satu keputusan politik yang ditunggu publik pasca putusan MK adalah sikap politik PDIP. Apakah akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, atau ikut bergabung
