- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk penggunaan pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif, dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, transformasi digital dalam pelayanan publik khususnya di masa pandemi COVID-19 ini adalah keharusan. Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2020 secara virtual, Kamis, 17 Desember 2020.
"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Wapres Ma'ruf.
Baca juga: Sepanjang 2020 Ada 2.024 Hoax Tersebar di Medsos
Komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, kata Ma’ruf, ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut. Salah satunya ditujukan untuk pembangunan akses internet di daerah terpencil.
"Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," katanya.
Menurut Ma'ruf, transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya terkait teknologinya saja. Tetapi juga harus diikuti dengan perubahan mindset.
"Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku," tutur Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.
Wapres menjelaskan, transformasi digital juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan. Sehingga kemudian mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
