- VIVA/Dede Idrus
VIVA – Pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang menyerang Menko Polhukam Mahfud MD setelah diperiksa di Mapolda Jawa Barat, terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Megamendung Kabupaten Bogor, dinilai bisa memicu konflik dan polemik panjang.
Ketua Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi menilai, seharusnya Ridwan Kamil tidak membuat dinamika baru dalam polemik kasus pelanggaran protokol kesehatan ini. Menurutnya, dinamika yang terjadi kemarin merupakan ujian sejauh mana Ridwan Kamil alias Emil fokus menangani pandemi COVID-19 di Jawa Barat.
"Emil tidak perlu cengeng menyalahkan pihak-pihak lain. Itulah risiko yang harus ditanggung oleh dirinya sebagai Gubernur. Masa komandan satkorwil Banser yang harus tanggung jawab. Kan lucu, nanti diketawain kepala daerah lain. Ada- ada saja," ujar Yudi, Kamis, 17 Desember 2020.
Yudi menilai, pernyataan Mahfud MD terkait kepulangan Habib Rizieq tidak keliru. Namun ketika proses kepulangan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, menjadi hal lain.
"Tidak ada yang salah dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal penjemputan Rizieq Shihab. Bahwa diperbolehkan dengan catatan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Kan sangat jelas, soal pelanggaran yang dilakukan para penjemput, ya berarti mereka tidak mengindahkan imbauan tersebut," katanya.
Bahkan lanjut Yudi, meningkatnya angka kasus COVID-19 di Jabar menandakan langkah dan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil peru dievaluasi.
"Padahal menyedot anggaran daerah yang cukup besar. Konon menghabiskan belasan triliun. Sementara hingga hari ini realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar sangat tidak transparan kepada publik. Dikemanakan anggaran besar tersebut penggunaannya?" ujarnya.
"Banser Jabar mengingatkan saudara Gubernur Jabar untuk jadi pemimpin masyarakat yang rendah hati sesuai dengan karakter dan ciri masyarakat Sunda. Selama ini masyarakat mencermati kata dan sikapnya menunjukan superioritas dibandingkan dengan kepala daerah lain. Seolah menjadi paling sukses dan berhasil dalam penanganan COVID-19. Kualitas kepemimpinannya diuji dengan fakta hari ini di mana COVID di Jabar semakin tidak terkendali," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Megamendung Kabupaten Bogor. Ridwan Kamil diperiksa pukul 09.13 WIB sampai dengan 11.13 WIB.
Usai diperiksa, Ridwan Kamil menerangkan bahwa kasus yang bergulir hingga terjadi pemeriksaan kepada dirinya berawal dari Menkopolhukam Mahfud MD.
"Kekisruhan saya nilai berlarut, awalnya ini dari pak Mahfud. Menjadi tafsir berbeda di masyarakat, bahwa saat Habib Rizieq pulang boleh dijemput selama tertib dan damai boleh, sehingga ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan Jabar," ujar Emil di Mapolda Jawa Barat, Rabu 16 Desember 2020.
Bahkan, Ridwan Kamil meminta Mahfud MD bertanggung jawab atas dinamika ini. "Saya kira beliau harus bertanggung jawab. Dan semua punya peran yang harus diklarifikasi," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil dan Mahfud MD Saling Balas di Twitter Soal Kerumunan HRS
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
