Edy Rahmayadi Siap Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin COVID-19 di Sumut
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahyamadi, menyatakan siap untuk menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19 di Sumatera Utara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunggu koordinasi terkait vaksin itu dari pemerintah pusat.
"Kalau presiden yang pertama, yang kedua nanti gubernur itu, oke," ujar Edy di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis, 17 Desember 2020.
Mantan Pangkostrad itu mengaku belum mengetahui berapa kuota vaksin COVID-19 akan diterima atau disiapkan untuk warga Sumut. Semua itu masih dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
"Belum, belum, ini masih dikonsultasikan. Dari pusat juga nanti akan memberitahukan, sehingga kita menyiapkan. Kita sudah menyiapkan semuanya, mana cold storage-nya, penempatannya," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin COVID-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut setelah mendapatkan masukan dan kalkulasi mengenai keuangan negara.
"Dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam siaran telekonferensi melalui chanel youtube Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi pun dengan tegas menyatakan kepada masyarakat, bahwa uang negara cukup membiayai vaksin anti-corona kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga, Ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyiapkan hal ini.
"Saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," kata Jokowi, Rabu, 16 Desember 2020.
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Presiden.
Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan untuk mengonsolidasikan kas negara di setiap kementerian/lembaga demi kebutuhan vaksin. Dari berbagai pertimbangan itu, kata Jokowi, tidak ada lagi alasan masyarakat tidak menerima vaksin. (ase)
