- VIVA / Ridho Permana
VIVA - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Edy Prabowo dan Juliari Peter Batubara terseret kasus korupsi di KPK. Situasi tersebut pun memunculkan isu reshuffle kabinet.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Arieo Pandiko, menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya termasuk melakukan reshuffle kabinet.
Arieo menuturkan selain dua menteri yang ditangkap atas dugaan kasus korupsi, beberapa pembantu presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan memenuhi ekspektasi.
"Belum lagi isu menteri yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertarungan pilpres (pemilihan presiden) 2024 mendatang. Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," kata Arioe melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca juga: mensos-juliari-di-uang-rp10-000-apa-maknanya">Muncul Wajah Eks Mensos Juliari di Uang Rp10.000, Apa Maknanya
Arieo mengungkapkan untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Sosial saat ini, Jokowi harus memilih sosok yang benar-benar memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya tak lain agar dapat menerjemahkan visi-misi Jokowi dan mentransformasikannya pada program-program kementerian.
"Sehingga sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah," kata Arieo.
Selain untuk mengisi kekosongan jabatan, lanjut Arieo, reshuffle juga berguna untuk merombak posisi menteri yang saat ini dianggap tidak mampu menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan presiden.
Arieo menilai Basarah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI adalah alternatif sosok yang ideal sebagai calon alternatif Menteri Sosial atau BUMN.
"Ahmad Basarah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PA GMNI adalah sosok nasionalis yang berintegritas dan benar-benar memahami Pancasila serta UUD 1945," katanya.
Dia yakin Basarah mampu menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 yang menjadi landasan pelaksanaan perekonomian nasional untuk menggerakan perekonomian Indonesia.
"Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," tuturnya.
