- VIVA/ Nur Faishal
VIVA – Hubungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Kota Surabaya di awal-awal pandemi COVID-19, tidak terlalu akrab. Bahkan saat Tri Rismaharini atau Risma masih menjabat Wali Kota Surabaya, hubungan dengan pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sempat tegang. Tak lain dalam penanganan pandemi saat wilayah itu mengalami pelonjakan kasus yang sangat tinggi.
Namun setelah pucuk pimpinan kini dipegang oleh Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota lantaran Risma diangkat menjadi Menteri Sosial sisa masa jabatan 2019-2024, hubungan itu perlahan-lahan mulai diperbaiki.
Itu terlihat saat Whisnu menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat, 25 Desember 2020. Keduanya mengobrol dalam suasana santai dalam hal penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Kota Pahlawan.
Baca juga: Kasus Aktif COVID-19 Melonjak, Satgas: Libur Panjang Selalu Memicu
Pertemuan berlangsung gayeng (menggembirakan) dan penuh keakraban. Itu adalah pertemuan pertama penuh kegayengan antara pimpinan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya. Sebelumnya, saat Wali Kota Surabaya dijabat Risma, koordinasi penanganan COVID-19 antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya kerap diwarnai perselisihan.
Whisnu mengakui pertemuan dirinya dengan Khofifah berlangsung gayeng. Ia mengaku sudah lama kenal dengan Khofifah.
"Ya, kan memang saya dan Bu Khofifah kenal sudah lama, apalagi beliau dengan ibu dalem (ibunya Whisnu) itu, ya, dekat. Sama Bapak juga (Pak Tjip) bareng-bareng. Jadi, ya kita sudah lama lah, kenal beliau," katanya.
Dengan begitu, Whisnu mengaku hubungannya dengan Khofifah tersambung lagi dalam urusan pemerintahan, yakni antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya.
"Prinsipnya tadi ngobrol untuk koordinasi, khususnya penanganan COVID-19 di Surabaya. Apalagi inikan, paling sentral untuk Jawa timur, kan Surabaya. Apalagi nanti menjelang malam tahun baru," ucapnya.
Soal COVID-19, Whisnu mengaku dalam waktu dekat Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan lagi Kampung Tangguh yang mulai kendor.
"Tadi kami sudah sepakati Insya Allah untuk Kampung Tangguh kami aktifkan lagi, mungkin nanti saya dengan Bu Gubernur, juga dengan Forkopimda provinsi juga," ujarnya.
Whisnu ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Surabaya setelah Risma dilantik sebagai Menteri Sosial pada Rabu, 23 Desember 2020. Mulanya, Risma disorot karena tak kunjung mengundurkan diri dari posisi wali kota. Bahkan, ia mengklaim sudah diberi izin Presiden Jokowi untuk wira-wiri Surabaya-Jakarta melaksanakan dua tugas sekaligus.
Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan keputusan memberhentikan Risma dengan dasar Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kemendagri kemudian mengirimkan surat kawat ke Gubernur Jawa Timur agar menunjuk Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya. Pada Kamis 24 Desember, Whisnu resmi menjabat Plt Wali Kota Surabaya.
Khofifah: Alumni UNAIR Harus Tingkatkan Kualitas SDM untuk Bangun Indonesia
Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku optimis kalau jejaring antar alumni UNAIR (Universitas Airlangga) bakal membawa banyak kemanfaatan untuk alma
