- Youtube Sekretariat Presiden
VIVA – Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menyatakan kementerian yang dipimpinnya tidak ada hari libur. Pernyataannya itu terkait distribusi bantuan sosial, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, harus sudah diterima masyarakat awal Januari 2021.
"Bu, 1 Januari libur? Kita tidak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan," kata Risma usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Menurut Risma, finalisasi data penerima ini sudah hampir rampung. Pemerintah pusat sudah mengembalikan data itu ke seluruh daerah, yang nantinya daerah mengembalikan lagi ke pemerintah pusat di pada 1 Januari.
Baca: Bantahan Juliari soal Isu Gibran Terlibat Korupsi Bansos COVID-19
"Kenapa demikian karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat kalau, misalkan, bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu Rp3,76 triliun kalau dibagi 500 sekian daerah maka kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Itu berputar untuk makanan, maksudnya kebutuhan pokok," ujar mantan Wali Kota Surabaya itu.
Risma berharap, perputaran uang dengan dana jumbo itu dapat mengungkit pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, Kementerian juga sudah mengubah sistem distribusi bantuan sembako yang sebelumnya menyasar area Jabodetabek. Untuk bantuan ini, juga tegas Risma, awal tahun sudah mulai bisa disalurkan.
"Kami akan pantau karena Insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat, untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan digunakan, dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu saya berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah," kata dia.
Sama seperti Risma, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta supaya bantuan sosial ini digunakan dengan baik dan benar. Masyarakat dilarang memakai uang bantuan untuk keperluan beli rokok atau hal-hal mubazir lainnya.
Kementerian Sosial memastikan terus memantau secara periodik penggunaan bansos yang akan disebar ke jutaan warga Indonesia. Pemerintah harus ikut memastikan bansos tidak disalahgunakan oleh masyarakat. (ren)
