- Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Jokowi memberi target ke Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Target itu terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin yang harus rampung selama satu tahun ini.
Kata Jokowi, jika mengacu dunia dan asumsi Budi bahwa vaksinasi ke masyarakat akan rampung selama 1,5 tahun, tetapi tidak untuk Indonesia.
"Kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan pak menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Januari 2021.
Kepala Negara memang banyak berbicara vaksin kepada para perwakilan penerima. Ia menyebut bahwa vaksin yang baru masuk tahap pertama sudah didistribusikan ke seluruh provinsi.
Baca juga: BKN Ingatkan PNS Tidak Lepas dari Ancaman PHK
Jokowi juga menyampaikan, sejumlah kelompok penerima vaksin yang menjadi prioritas, dan kemudian berbarengan nantinya diikuti masyarakat umum.
"Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku, bulk, yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma, sehingga juga langsung nanti jadi kirim ke daerah lagi, untuk vaksinasi. Yang pertama memang prioritasnya di tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit, kedua nanti TNI-Polri dan juga guru," tutur Jokowi.
Jokowi berharap, kehadiran vaksin mampu menangani dan mengendalikan virus berbahaya ini di Tanah Air. Bersamaan sambil masyarakat menunggu vaksinasi, Presiden juga meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
"Saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak karena kuncinya ada di situ sampai nanti vaksinasi ini selesai," ujar Jokowi.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
