Bukan Penuh, Menkes Tegur RS yang Tak Mau Tangani Pasien COVID-19
- Dok. Satgas PEN
VIVA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, membeberkan persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan dan rumah sakit hingga Februari mendatang. Liburan akhir 2020 adalah persoalan yang dihadapi dan sudah diprediksi ada kenaikan kasus COVID-19.
Pemerintah, kata dia, selalu menghitung kebutuhan keterisian tempat tidur bagi pasien sebesar 30 persen dari kasus aktif.
"Sebagai informasi Bapak/ Ibu di bulan November kasus aktifnya sekitar 50.000-an. Sekarang kasus aktifnya 120.000-an. Jadi dengan hitung-hitungan mudah tadi di bulan November kita hanya butuh 15.000 atau 30 persen dari 50.000 tempat tidur. Sekarang butuhnya 36.000. Tiga puluh persen dari 120.000, jadi dalam satu bulan kita harus menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID dari 15.000 ke 36.000. Ini masalah yang akan kita hadapi minggu ini, minggu depan sampai dengan akhir Januari atau awal Februari," kata Budi saat menyampaikan keterangan pers, Senin, 11 Januari 2021.
Budi mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan seluruh rumah sakit termasuk pemiliknya. Ia melihat, masih banyak rumah sakit yang rasio tingkat keterisiannya masih rendah. Hal ini seakan mengonfirmasi polemik sebelumnya mengenai sejumlah rumah sakit yang kewalahan karena penuh menangani pasien Corona.
"Tapi sudah penuh dan pasien COVID tidak masuk. Kenapa? Karena contohnya rumah sakit punya 100 kamar, 100 tempat tidur yang dialokasikan buat pasien COVID hanya 10. Jadi otomatis dia masih kosong BOR-nya, tetapi kalau COVID-19 masuk tidak bisa karena tempatnya cuma 10," kata dia.
"Saya minta ini cara yang paling cepat untuk menambah jumlah kamar, mengantisipasi puluhan ribu pasien baru yang akan masuk, saya minta tolong. semua dirut rumah sakit, semua pemilik rumah sakit tolong konversikan bed-nya yang tadinya bukan untuk COVID menjadi COVID, yang tadinya cuma 10 persen jadi 30 persen, atau 40 persen secara temporer saja. Sambil kita bisa menghadapi lonjakan yang membutuhkan puluhan ribu bed baru. Itu yang pertama terkait dengan menghadapi nataru (natal dan tahun baru) ini," ujarnya menambahkan.
Tantangan selanjutnya, kata mantan Bos Bank Mandiri itu, adalah kekurangan dokter dan perawat. Ia menyampaikan, sudah melonggarkan izin agar perawat-perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR boleh langsung bekerja. Termasuk juga para dokter.
"Itu ada sekitar 10.000. Saya sekarang sedang mengkaji dengan tim IDI dan tim Kementerian Kesehatan agar dokter-dokter juga bisa begitu. Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 dokter yang bisa kita masukkan. Jadi di masa pandemi ini memang kita butuh juga tenaga-tenaga perawat karena kasihan mereka sudah letih yang ada sekarang. Jadi kita akan dorong aturan apa yang bisa kita relaksasi," tutur Budi.
