VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung opsi vaksinasi COVID-19 mandiri yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pilihan itu, menurutnya, bisa mempercepat program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja butuh waktu,” katanya kepada wartawan, Jumat, 15 Januari 2021.
"Presiden kan meminta agar vaksinasi segera dituntaskan. Bahkan dari rencana awal 15 bulan, ini mau dikelarkan 12 bulan. Kelihatannya pemerintah sedang memburu waktu terutama dengan fenomena makin naiknya orang yang terpapar COVID. Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus COVID-19 di berbagai negara.”
Baca: PAN Klaim Vaksinasi COVID-19 secara Gratis Merupakan Usulannya
Namun, menurut politikus PAN itu, vaksinasi secara mandiri dilakukan dengan berbagai catatan. Pertama, harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya. Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM.
Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. Sedapat mungkin harus dihindari muatan kepentingan bisnis atau mencari untung belaka. Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial dan ekonomi.
Ketiga, vaksinasi secara mandiri dilakukan atas pengawasan Kementerian Kesehatan dan seluruh aparatur di bawahnya di daerah. Ini dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik, termasuk pengawasan pascaimunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada), dapat diantisipasi sejak awal.
“Kita berharap, vaksinasi ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan begitu, kita dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini,” katanya. (ase)
