- Dok. KSP
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta peran Komando Daerah Militer ambil peran ikut menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Ia meminta, pimpinan atau panglima militer teritorial di setiap daerah mengingatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas).
Menurut dia, dua komponen prajurit tersebut dianggap mampu mendekati masyarakat. Mereka juga dikatakan sebagai garda terdepan sosialisasi dan pendistribusi vaksin selama ini.
"Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi bersama delapan Panglima Kodam secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa 19 Januari 2021.
Dari pemaparan perwakilan panglima yang hadir, dikatakan pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah telah berjalan baik, tanpa ada isu penolakan signifikan dari masyarakat.
Namun dikatakannya, masih ada beberapa catatan dan perlunya perbaikan data melalui aplikasi yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menempatkan keselamatan masyarakat pada prioritas paling tinggi,” kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko menjelaskan, vaksin Sinovac yang perdana tiba di Tanah Air dipastikan telah melalui uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan halal dan suci terhadap vaksin ini.
Di kesempatan yang sama, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan, di wilayahnya belum ada penolakan vaksin COVID-19.
Dia juga menyebut, pihaknya telah menyosialisasikan vaksinasi COVID-19 sebelum pelaksanaan, meskipun masih ditemui adanya hoaks terutama soal kehalalan dan dampak setelah vaksin.
“Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan dan melakukan pengamanan dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” jelas Dudung.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
