- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Anggota Komisi IX Netty Prasetyani Aher turut menyoroti terkait keputusan Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Menurut Netty perpanjangan PPKM Jawa Bali ini berada dalam situasi dilematis.
Nentty mengatakan perpanjangan PPKM dinilai dilematis karena pada satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, nyaris tembus 1 juta. Namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.
"Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keruwetan ini ditambah dengan munculnya varian baru virus COVID-19 yang makin kuat dan makin mudah menular," kata Netty kepada wartawan yang dikutip Sabtu, 23 Januari 2021
Netty juga menilai jika pada penerapannya tidak begitu tegas, maka PPKM ini akan sangat sulit menekan angka penularan COVID-19. Politikus Partai Keadilan Sejahtera inipun meminta Pemerintah segera memberlakukan karantina wilayah atau PSBB total.
"Menurut saya, perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika Pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total. Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik," ujar Netty.
Saat ini, meski PPKM diberlakukan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya masih berkerumun dan para publik figur juga tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat," ujarnya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
