- Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia. Program ini disampaikan setelah sejumlah jajaran ikut rapat terbatas dengan Kepala Negara, hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa penunjukan BKKBN lantaran niat pemerintah menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh pada anak cukup tinggi di Tanah Air.
Baca juga: Tol Balikpapan-Samarinda Beroperasi Penuh Pertengahan Tahun Ini
"Telah diputuskan (Presiden) bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 25 Januari 2021.
Muhadjir menyampaikan, angka prevalensi stunting di Indonesia berada di kisaran 27,6 persen pada 2019. Angka itu mungkin saja bertambah karena masa pandemi COVID-19 sepanjang 2020. Jokowi pun memberi target, hingga 2024 turun menjadi 14 persen.
"Secara hitung-hitungan kalau kita harus mencapai target 14 persen tahun 2024, maka tiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen. Dan ini adalah sesuatu target yang luar biasa besar," kata dia.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, instruksi dari Kepala Negara itu siap dilaksanakan dengan penyiapan struktur dan program kerja yang terukur. Terkait target 14 persen, kata dia, tantangan cukup besar, mengingat selama lima tahun terakhir penurunan angka stunting di Indonesia masih berada di angka 1,6 persen per tahun.
Dengan perkiraan 20 juta bayi akan lahir dalam empat tahun ke depan, maka diperkirakan sekitar 7,2 juta dari mereka akan mengalami stunting. Untuk mencapai target prevalensi stunting hingga 14 persen, lanjutnya, maka jumlah tersebut harus ditekan hingga mencapai sekitar 3,4 juta anak.
"Itu tugas yang saya sampaikan cukup menantang. Sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu. Harus di bawah itu, tanpa di bawah itu, maka capaian 14 persen itu akan sulit,” kata dia.
"Anggaran sudah jelas, pemetaan sudah jelas, maka yang belum begitu optimal adalah manajemennya. Arahan Bapak Presiden pada kami, tentunya harus meningkatkan kualitas manajemen ini. Oleh karena itu, perencanaan untuk penurunan stunting ini harus kami lakukan dengan baik,” sambung Hasto.
