Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi karena Hina Pigai-Gorila
- Istimewa
VIVA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Bareskrim Polri mengambil alih kasus dugaan ujaran mengandung SARA terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang diduga dilakukan oleh Ambroncius Nababan.
Laporan tersebut dibuat oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Slus Dowansiba ke Polda Papua Barat dengan nomor laporan polisi: LP/17/I/2021/Papua Barat pada Senin, 25 Januari 2021.
“Pihak kepolisian tidak tinggal diam, tentunya analisis dilakukan Siber Bareskrim. Maka, Polri sudah menghubungu Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan LP tersebut ke Bareskrim,” kata Argo di Mabes Polri pada Senin, 25 Januari 2021.
Alasannya, kata Argo, kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena analisa dugaan tim penyidik itu dilakukan di Jakarta. “Makanya, untuk laporan polisinya dilimpahkan ke Bareskrim,” ujarnya.
Selanjutnya, Argo mengatakan Bareskrim akan melakukan penyelidikan dengan memanggil atau klarifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Setelah itu, akan meminta keterangan dari para ahli dan saksi lainnya.
“Pada prinsipnya, Bareskrim Polri akan memproses kasus ini,” jelas dia.
Seperti diketahui, Ambroncius Nababan menyindir Pigai yang menolak divaksin. Begini narasinya:
“Edodoeee pace. Vaksin ko bukan Sinovac tapi ko punya sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace,” tulis akun Ambroncius.
Dalam unggahan itu juga dia menyandingkan foto Pigai dengan Gorila dengan menyematkan kata-kata berikut:
Foto Pigai: Drun yuk kita beli vaksin COVID19 dari luar negeri. pemerintah punya diragukan.
Gorila: kaka vaksin kita bukan sinovac/pfizer. Vaksin kita vaksin rabies.
Pigai pun berkomentar. Dia mengaku sangat kecewa dengan foto yang beredar itu.
“I am proud of you, mr @LloydAustin black African American most powerful gentlement in the world. We have been on fire againt Indonesian Colective (state) Racism to black African Melanesian (Papuan) more then 50 years. Torture, killing & slow motion genocide. We need attention,” tulis Pigai.
Menteri Pigai Ungkap Sanksi Perusahaan Pelanggar HAM: Pencabutan Izin Operasi hingga Pembatasan Akses Kredit Perbankan
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap bahwa bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat dikenai sanksi
