- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Kuasa hukum aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri, mengancam bakal melaporkan sejumlah hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
Pernyataan itu dilontarkan Abdullah bukan tanpa alasan. Pihaknya kecewa lantaran hakim tidak mengizinkan saksi dihadirkan secara langsung dalam persidangan, bukan secara virtual. Sebab menurut dia, hal itu akan berpengaruh pada fakta-fakta persidangan.
"Kami akan laporkan, kami akan adukan ke Mahkamah Agung ke KY dan sebagainya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kecuali (saksi) jauh, ya masuk akal," katanya di PN Depok, Kamis 28 Januari 2021
Baca juga: Sidang Kasus Ujaran Kebencian Syahganda Nainggolan Ricuh
Abdullah berpendapat keputusan hakim yang tidak bersedia menghadirkan saksi secara langsung adalah sebuah kejanggalan.
"Kalian tahu sendiri kan Kejaksaan satu tembok di sini (PN). Mereka (saksi) duduk di sana (kejaksaan), sementara kita disuruh di sini kan. Apakah dibalik aja kalau gitu, kita ke sana tapi tidak diperbolehkan. Apa tujuannya tidak jelas," ujarnya.
Abdullah pun merasa ada kepentingan di balik perkara ini. "Kami kan katakan, sebetulnya kepentingan siapa ini kok tidak dihadirkan? Di sini apa kepentingan dari saksi itu sendiri, apakah dia akan menularkan COVID ke kami atau kami menularkan ke dia, tidak jelas," katanya
Seperti diketahui, sidang yang berlangsung siang tadi sempat diwarnai kekisruhan. Tim pengacara Syahganda yang tak puas dengan keputusan hakim akhirnya memilih walk out. Belum diketahui secara pasti kapan sidang akan kembali dilanjutkan.
Untuk diketahui, salah satu aktivis KAMI, Syahganda Nainggolan menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian atau hoaks hingga menyebabkan aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja yang sempat berujung ricuh, beberapa waktu lalu.
KPK Segera Eksekusi Bupati Mimika Omaleng Usai Vonis Bebasnya Dianulir MA
Mahkamah Agung (MA) telah mengirimkan putusan petikan kasasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin
