JK Dukung Vaksinasi Mandiri: Membantu Keinginan Pak Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) berpelukan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019, Muhammad Jusuf Kalla atau JK, mendukung adanya vaksinasi mandiri. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga swasta. Jika dilakukan, menurutnya vaksinasi di Indonesia bisa selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

WHO: Imunisasi Global Menyelamatkan 154 Juta Jiwa Selama 50 Tahun Terakhir

Dalam video berdurasi 1.30 menit di akun instagram pribadinya @jusufkalla, menurutnya, vaksin mandiri sangat membantu pemerintah.

"Upaya atau usulan untuk vaksin mandiri atau vaksin gotong royong itu sangat penting. Karena ini akan mempercepat proses secara keseluruhan, dan juga justru sama-sama mendahulukan orang yang kurang mampu," jelas JK, seperti dikutip VIVA, Jumat, 29 Januari 2021.

5 Syarat Kucing Peliharaanmu Sudah Bisa Divaksin Biar Tetap Sehat

Baca juga: Pemkot Malang Yakin Herd Immunity Terbentuk Setelah Vaksinasi

Ia mencontohkan, dengan vaksin mandiri maka para pengusaha bisa membekali para karyawan atau buruhnya agar secepatnya disuntik vaksin COVID-19 tersebut. Dengan begitu, para pekerja tersebut bisa kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

mRNA: Vaksin Masa Depan dan Kunci Ketahanan Nasional?

Bahkan, menurutnya, jika vaksin mandiri bisa dilegalkan, justru membantu upaya pemerintah dan Presiden Joko Widodo agar pelaksanaannya bisa dituntaskan dalam setahun ini.

"Karena itulah maka upaya vaksin mandiri sangat penting dilaksanakan segera ini untuk mendukung upaya pemerintah, justru mendukung upaya Pak Jokowi yang mengatakan vaksin harus selesai setahun. Hanya bisa dilaksanakan apabila kita gotong royong," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pelibatan swasta untuk vaksin mandiri, diyakininya akan semakin mempercepat vaksinasi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, saat tes PCR atau swab COVID-19 hanya dimonopoli oleh pemerintah. Banyak pihak menilai sangat lama dan cukup terbatas.

"Contohnya pada waktu awalnya tes PCR swab itu dilaksanakan hanya pemerintah. Itu hasilnya butuh 7 hari. Baru keluar hasilnya. Sekarang begitu swasta boleh ikut, 8 jam kita dapat hasilnya dan harga makin murah," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu. 

Contoh tersebut, menurutnya, cukup untuk membuktikan bagaimana jika vaksin mandiri sebenarnya efektif dilaksanakan. Membantu pemerintah dalam mempercepat, dan melibatkan pengusaha untuk berpartisipasi dalam proses vaksinasi.

"Dan itu saya yakin itu adalah sumbangsih para pengusaha untuk menyelesaikan vaksinasi ini," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya