Begini Dahsyatnya Luncuran Awan Panas Gunung Merapi
- BPPTKG
VIVA – Aktivitas vulkanik di Gunung Merapi masih terus terjadi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Merapi
Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humaida mengatakan jika Gunung Merapi sejak 4 Januari 2021 telah masuk ke fase erupsi. Fase erupsi ini ditandai dengan munculnya kawah lava baru, adanya lava pijar dan awan panas guguran.
Hanik menerangkan awan panas guguran sudah terjadi sejak tanggal 7 Januari 2021. Hanik merinci pada Rabu 27 Januari 2021, Gunung Merapi bahkan mengeluarkan awan panas guguran sebanyak 52 kali.
BPPTKG Yogyakarta, kata Hanik, telah melakukan perhitungan jarak luncur maksimal awan panas guguran yang selama ini dikeluarkan oleh Gunung Merapi. Pemantauan ini disebut Hanik dilakukan dengan drone yang mengambil foto udara situasi Sungai Boyong.
“Hasil foto udara menunjukkan jarak luncur awan panas pada 27 Januari 2021 mencapai 3,5 km untuk jarak miring atau 3,2 km jika dihitung jarak horizontal," ujar Hanik, Jumat 29 Januari 2021.
"Jarak luncur awan panas guguran masih dalam rekomendasi jarak bahaya yang telah ditetapkan, yaitu pada jarak maksimum 5 km dari puncak Gunung Merapi," sambung Hanik.
Hanik memprediksi awan panas masih berpotensi terjadi di Gunung Merapi. Daerah yang berpotensi bahaya awan panas guguran dan guguran lava adalah alur Kali Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km.
Hanik menambahkan peluang terjadinya erupsi eksplosif juga masih mungkin terjadi di Gunung Merapi. Potensi bahaya erupsi eksplosif ini berupa lontaran material vulkanik dalam radius 3 km dari puncak.
Hanik mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya tersebut mengingat awan panas guguran dan lahar hujan dapat terjadi sewaktu-waktu.
“BPPTKG terus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera kami tinjau kembali,” ujar Hanik.
DPR Soroti Tata Ruang Ambigu: Wilayah Rawan Bencana Jangan Dijadikan Permukiman
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menilai konsistensi tata ruang wilayah menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pemerintah cegah dampak bencana meluas.
