Curhat Jokowi PPKM Tidak Efektif: Implementasinya Kita Tidak Tegas
- Repro video.
VIVA – Presiden Joko Widodo berbicara blak-blakan mengenai tidak disiplinnya masyarakat mengenai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali. Aturan yang dibuat pertengahan Januari lalu itu nyatanya memperlihatkan angka kasus COVID-19 masih naik.
"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik,” kata Jokowi pada rapat terbatas Jumat pekan lalu dikutip VIVA, Senin 1 Februari 2021.
Pihak Sekretariat Presiden baru melansir hasil rapat di Istana Kepresidenan Bogor itu ke publik pada Minggu sore kemarin. Jokowi juga menegaskan, bahwa dirinya berbicara agar evaluasi terus berjalan.
Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan mobilitas masyarakat masih tinggi. Ia menyampaikan rasa kecewa dan keluhannya itu langsung dihadapan para pejabat yang hadir seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya ingin Menko ajak sebanyak banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas," kata Kepala Negara.
Dalam rapat itu, satu-satunya Menteri Koordinator yang hadir terlihat adalah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut juga sebagai Wakil Ketua Komite Satgas Penanganan COVID-19
"Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten," lanjut Jokowi.
Jokowi menguraikan, masalah ketidakdisiplinan ini karena faktor utama di pelaksanaan. Ia meminta jajarannya turun ke lapangan. Yang menjadi peringatan juga olehnya soal ekonomi turun. Pembatasan yang berimbas pada turunnya aktivitas ekonomi masyarakat sudah barang tentu.
"Sebetulnya nggak papa, asal COVID-nya juga turun. Tapi, ini ndak. Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi," kata dia.
Direspons DPR
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi keluhan Jokowi soal kebijakan PPKM yang tidak lagi efektif menekan penyebaran virus COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Dasco, perlu ada cara atau formulasi baru yang dinilai efektif mengatasi lonjakan penularan COVID-19.
"Oleh karena itu, memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan COVID-19," kata Dasco kepada wartawan, Senin 1 Februari 2021.
Dasco berharap pemerintah mampu melakukan peningkatan dalam melakukan pencegahan agar kasus tidak semakin bertambah banyak. Perlu teliti dalam membaca situasi yang berpotensi menimbulkan lonjakan COVID-19.
"Saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan COVID-19 tinggi," kata Dasco.
Kata Istana soal Kabar Jokowi Bakal Anugerahkan Satyalencana ke Gibran dan Bobby
Pelaksana Tugas Deputi Protokol dan Pers Media Istana Presiden, Yusuf Permana menegaskan tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kunjungan kerja ke Surabaya.
