AHY: Ada 5 Pelaku Gerakan 'Kudeta' Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Terpilih Menjadi Ketum Partai Demokrat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

VIVA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada lima orang pelaku gerakan 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat. Gerakan itu pun dinilai berlangsung secara sistematis.

Jangan Kaget dengan Spesifikasi Mobil Gagah AHY Seharga Rp1,1 Miliar

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang. Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.

AHY pun menyebut ada seorang yang non kader partai. Ia merupakan pejabat tinggi pemerintahan.

AHY Diskusi dan Konsultasi dengan SBY soal Situasi Politik setelah Putusan MK

“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Baca juga: AHY Ungkap Ada Upaya Ambil Paksa PD Libatkan Pejabat Lingkaran Jokowi

Demokrat Sebut AHY Kader Terbaik, Sinyal Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran?

Ia mengaku penting untuk menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu. Salah satunya, sebagai pembelajaran bagi seluruh pihak. Sebab, hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

"Kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik di pusat maupun di daerah. Laporan dan aduan ini tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” kata AHY.

Menurut AHY, para pimpinan dan kader Partai Demokrat yang melapor merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum Partai Demokrat.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya