- Dok. Demokrat
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali, turut merespon mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengaku ada upaya politik merebut paksa Partai Demokrat yang dilakukan orang lingkaran Presiden Joko Widodo. Menurut Ali, apa yang dinyatakan oleh AHY itu merupakan tuduhan tak berdasar.
"Itu halusinasi itu, tuduhan enggak mendasar, apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat. Sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80 persen," kata Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin 1 Februari 2021
Saat ini, kata Ali, partai koalisi yang mendukung pemerintah sudah ada 80 persen. Fokus Jokowi juga hanya tinggal mengamankan setiap kebijakan yang dibuatnya di DPR, tak penting mengurusi atau berupaya mengambilalih Partai Demokrat.
"Kepentingan Pak Jokowi kan hanya mengamankan kebijakan dia di DPR kan, saat ini sudah ada 80 persen partai di barisan Pak Jokowi. Jadi untuk apalagi untuk mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal," ujar Ali
Ali juga menambahkan, Jokowi tidak memiliki kepentingan untuk mengambilalih Demokrat. Tidak masalah juga Demokrat berada di luar pemerintahan. "Artinya Demokrat biar aja di luar, check and balancing kekuasaan, toh kalau juga dia di luar enggak berarti apa-apa kan," kata Ali.
AHY telah bertindak seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi. "Seakan-akan play victim, dizalimi untuk menarik simpati ke yang lain. Udah lah berhenti lah, untuk berbuat hal-hal seperti itu, kita berharap Demokrat semakin solid kedepan untuk membantu demokrasi. Konsolidasi lah Demokrat," ujarnya
Ali juga menilai Presiden Jokowi tak perlu memberikan jawaban terkait tudingan AHY tersebut. "Apa urusannya Pak Jokowi, jelasin itu, enggak ada gerakan-gerakan itu, bilang aja kalau (mau) masuk koalisi, enggak usah ada framing-framing begitu," ujarnya
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa ada pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai dan punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.
