- VIVAnews/Anwar Sadat
VIVA – Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, jangan ada apa-apa lalu menyeret-nyeret Istana. Apalagi sampai membawa nama Presiden Joko Widodo.
Itu ditegaskan oleh Moeldoko, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dimana dalam keterangan persnya Senin 1 Februari 2021 siang tadi, menyebut ada pejabat dekat lingkaran Presiden Jokowi yang ikut ingin mengkudeta dia dan mengambil paksa Partai Demokrat.
"Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini," jelas Moeldoko, dalam keterangan pers lewat zoom, Senin malam 1 Februari 2021.
Baca juga: Moeldoko Jawab AHY: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Baperan
Persoalan ini kata mantan Panglima TNI itu, adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan Istana Kepresidenan. Maka lanjutnya, ini urusan pribadi dengan dirinya, bukan dalam jabatannya.
"Jadi itu urusan saya Moeldoko, ini bukan selaku KSP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.
Dia menyebut berdasarkan kesaksian sejumlah pihak diperoleh informasi adanya gerakan ambil alih paksa ini dengan melibatkan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sebut AHY.
