- Repro video.
VIVA – Presiden Joko Widodo menilai kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tidak efektif mencegah penularan COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PPKM di Jawa-Bali akan dibuat dengan skala lebih mikro.
"Pak Presiden sudah paham sekali bahwa setiap kali ada libur, pasti naik tinggi. Nah, sekarang responsnya gimana. Beliau berkeinginan menyampaikan sekarang agar bisa lebih mikro sifatnya. Jadi lebih detail, lebih rinci; dilihat penyebabnya di mana, itu yang dikunci," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada Senin, 1 Februari 2021.
Penguncian tidak dilakukan secara satu provinsi atau kota, tetapi di lingkup yang lebih kecil lagi, sehingga hanya berfokus pada lingkup terkecil dari wilayah yang terdapat pasien COVID-19. Karantina wilayah yang menyeluruh akan tidak efektif karena tidak semua wilayah yang terdapat penularan COVID-19, melainkan hanya dua-tiga klaser.
Baca: Dokter Sebut Vaksin COVID-19 Aman Meski Ada Efek Samping
Menurut Budi, dalam memaksimalkan rencana itu, Kementerian Kesehatan bakal mengusulkan tambahan anggaran untuk keperluan tracing atau penelusuran orang-orang yang dicurigai tertular corona. Sebab, untuk bisa menelusuri lebih luas dan memeriksa lebih banyak orang, diperlukan juga tenaga dan anggaran yang lebih besar.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menilai penerapan PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten. Karena itulah ia meminta agar aparaturnya membuat kebijakan yang lebih praktis untuk masa mendatang.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
