- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Joko Widodo akhirnya berbicara soal isu kudeta. Tapi pembahasan mengenai kudeta bukan rumor di Tanah Air seperti yang terjadi di Partai Demokrat.
Saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021. Jokowi menyinggung isu kawasan terutama yang terjadi di Myanmar.
Sebab, belum lama ini, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan menculik tokoh politik berpengaruh dari Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi.
"Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of Law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama Yassin, Jumat 5 Februari 2021.
Jokowi juga mengajak, Menteri Luar Negeri kedua negara bertemu dengan pimpinan ASEAN. Tujuannya menengahi krisis politik dan konflik yang masih terjadi di negara dengan nama lain Burma tersebut.
"Tadi secara detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita," kata dia.
Di kesempatan yang sama PM Yassin juga menyatakan perhatian khususnya atas situasi politik yang terjadi di Myanmar. Ia mengatakan, pemerintahannya secara serius mengamati proses demokrasi di negara kawasan karena bisa juga berpengaruh pada stabilitas politik dan keamanan di Negeri Jiran.
"Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supayabsatu masyuarat khas ASEAN disasakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Yassin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer.
Militer mengatakan mereka melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilihan yang menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Saat ini militer Myanmar telah menetapkan keadaan darurat selama satu tahun dan menunjuk Panglima Militer Min Aung Hlaing sebagai penjabat presiden.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana kontijensi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar jika kondisi keamanan di sana memburuk.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan sejauh ini WNI di Myanmar dalam kondisi baik. Selain itu masih bisa melakukan kegiatan serta aktivitas sehari-hari. Terdapat sekitar 500 orang WNI di Myanmar.
