- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Direktur Ekselutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, memberikan pandangannya terkait polemik kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di Partai Demokrat.
Djayadi melihat ada beberapa faktor yang membuat Demokrat menjadi target upaya pengambilalihan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah yang dituduh ingin melakukan kudeta itu.
Salah satu alasannya, kata Djayadi, saat ini Demokrat merupakan partai yang ada di papan menengah tapi berpotensi kembali menjadi partai besar. Sebab saat ini, Demokrat memiliki basis massa yang cukup kuat.
Baca juga: Jika Terbukti Hadiri Baiat ISIS, Munarman Jadi Buronan Densus 88
"Ya kita bisa berspekulasi panjang. Tetapi mungkin saat ini Partai Demokrat yang terlihat bukan partai kecil kan. Demokrat dan potensinya membesar juga tetap ada. Kemudian yang kedua dia dipimpin oleh seseorang yang punya potensi untuk minimal menjadi calon wakil presiden, artinya punya nama yang cukup besar dan itu membuat Partai Demokrat itu menarik bagi siapapun yang merasa punya kemampuan untuk melakukan itu," jelas Djayadi kepada VIVA, yang dikutip Jumat 5 Februari 2021.
Selain itu, karena kemungkinan Moeldoko memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa orang di dalam Partai Demokrat. Sehingga ini dinilai menjadi faktor yang membuat Demokrat mengalami hal ini.
"Yang jelas kalau misalnya memang Pak Moeldoko atau siapapun lah yang lain mempunyai ambisi atau niat berperan penting dalam pilpres baik sebagai calon maupun sebagai yang mencalonkan maka partai manapun yang punya posisi di parlemen itu strategis apa lagi partai yang cukup besar seperti Demokrat," jelasnya.
Namun sejauh ini, menurut Djayadi, belum jelas apakah Moeldoko yang ingin melakukan kudeta seperti yang dituding oleh Partai Demokrat. Menurutnya, saat ini wajar jika publik menyimpulkan sosok yang dituding mengarah ke Moeldoko.
Sebab posisi Moeldoko yang merupakan KSP, dan menemui sejumlah kader Demokrat, tentu menurutnya mengundang pertanyaan, ada kepentingan apa. Moeldoko lanjut Djayadi, harus mampu menjelaskannya secara masuk akal.
"Ini menjadi pertanyaan karena seorang Pak Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan jadi sangat strategis secara politiknya itu sangat kuat beban politiknya besar dan menimbulkan pertanyaan. Wajar saja dan saya kira Pak Moeldoko harus secara kesatria memberikan klarifikasi memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal apakah ini urusan pribadi atau tidak," jelasnya.
