- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pemerintah provinsi yang dia pimpin tidak memutuskan untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah dalam menekan kasus COVID-19. Jawa Timur memilih opsi pengetatan di lini bawah yang berpotensi terjadi kerumunan.
Opsi itu diputuskan berdasarkan hasil koordinasi satuan tugas (satgas) COVID-19 Jawa Timur dengan 17 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM jilid kedua. Pengetatan lini bawah yang dimaksud Khofifah, di antaranya mencegah kerumunan di pasar-pasar. "Kemudian penguataan kampung tangguh," katanya di Surabaya pada Jumat, 5 Februari 2021.
Untuk memastikan itu, bersama Kepala Polda Jawa Timur dan Pangdam V/Brawijaya, Khofifah menjadwalkan berkeliling di beberapa kabupaten/kota. Pada Minggu, 7 Februari, misalnya, Forkopimda akan mengecek pengetatan mobilitas masyarakat di titik kerumunan di lini bawah di Madiun, Trenggalek, dan Blitar.
Baca: Menilik Wuhan Setahun setelah Lockdown Paling Ketat di Dunia
Khofifah mengklaim, opsi selain lockdown diambil karena tingkat penularan COVID-19 di Jawa Timur sudah makin melandai. Hanya di Madiun angka kasus positifnya masih perlu ditekan. "Selebihnya melandai sekali. Secara grafik data, ada penurunan cukup signifikan di daerah PPKM," ujarnya.
Khofifah juga mengklaim persentase pemakaian bangsal atau BOR rumah sakit rujukan di Jawa Timur kini juga sudah turun pada angka 54 persen, setelah sebelumnya sempat naik di angka 80 persen. "Artinya, standar WHO (BOR) 60 persen, sekarang ini sudah di bawah dibanding awal PPKM," katanya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
