Pengamat: Novel Baswedan Baru Kritik, Sudah Dilaporkan

Novel Baswedan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA - Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, meragukan peran lembaga Kepala Staf Presiden (KSP) yang dipimpin oleh Moeldoko. Baru-baru ini, KSP mengklaim membuka ruang pengaduan bagi masyarakat menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang meminta publik lebih aktif menyampaikan kritik.

img_title Soal Posisi PSI di Koalisi Pemerintah, Jokowi Singgung Tak Ada Lagi Kader di Kabinet

"Ini Novel Baswedan, sehari setelah melakukan kritik terhadap (kondisi) Ustaz Maaher, tiba-tiba dia dilaporkan. Gimana nggak ngeri," kata Adi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Jumat, 12 Februari 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Adi berharap pernyataan Presiden Jokowi di hari pers nasional itu tidak malah menjadi jebakan batman. Orang disuruh kritik tapi tiba-tiba akunnya diretas, Whatsappnya disusupi, dan dilaporkan atas hal-hal yang tidak penting.

img_title Pengakuan Mengejutkan 2 Saksi dari KPU soal Ijazah Jokowi di Sidang Dokter Tifa

"Yang gitu-gitu juga sepertinya juga ditertibin," kata dia lagi.

Baca juga: Warga Boleh Mengadu soal Layanan Publik, Moeldoko: Tak Akan Ditangkap

img_title Sebelum Mundur dari Wapres, Doli Kurnia sebut Gibran Ajukan Beberapa Syarat: Teori Deep State

Adi juga mempertanyakan para buzzer yang terlihat pro pemerintah dibiarkan berkeliaran. Bahkan sampai ada yang menghina Islam arogan.

"Itu nggak karu-karuan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal-hal semacam itu yang membuat publik mati rasa dengan imbauan-imbauan pemerintah termasuk KSP, agar aktif mengkritik. Sementara di sisi yang lain, janji tidak akan ditangkap baru sebatas klaim saja.

"Siapa juga yang menjamin kalau tidak ada yang menangkap," katanya.

Dalam kesempatan itu, Adi juga menyindir KSP yang seperti orang baru bangun tidur. Alasannya, baru sekarang ini bicara soal menjadi tempat pengaduan masyarakat.

"Ini kan KSP sudah lama kok seakan-akan KSP rumah terakhir yang jadi tempat pengaduan bagi publik. Pendekatannya juga top down, kenapa KSP tidak melakukan pola bottom up," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia lantas meminta KSP memperjuangkan aspirasi publik soal revisi UU Pemilu. Menurutnya, publik saat ini ingin pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.

"Sampaikan kepada presiden, menteri, elite-elite negara. Revisi UU Pemilu itu jangan distop, tapi dilanjutkan," katanya.

Dokter Tifa

Dokter Tifa Beberkan Alasan Tolak 2 Saksi KPU di Sidang Ijazah Jokowi

Dokter Tifa beberkan alasan dirinya menolak 2 saksi dari KPU dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Eks Presiden Jokowi

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut