Muhammadiyah Soroti Rendahnya Gaji Guru Ponpes dan Madrasah

Para siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Depok, Jawa Barat. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zahrul Darmawan

VIVA – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti rendahnya gaji bagi para guru madrasah dan pondok pesantren. Hal itu semakin dirasa berat dikala pandemi COVID-19, saat ini.

Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikasi Tanah Pondok Pesantren Keluarga Amrozi

“Ya memang kan ini masalah nasional yang dihadapi oleh pendidikan agama, khususnya guru-guru pesantren dan madrasah. Memang mereka ini gajinya masih sangat rendah,” kata Sekeratris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dikutip pada Sabtu 13 Februari 2021

Terkait hal tersebut, Abdul berpendapat perlu ada perhatian serius dari pemerintah. Terlebih, setelah pesantren ditetapkan sebagai lembaga pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

6 Perguruan Pencak Silat Indonesia Tersebar di Dunia, Ada Muhammadiyah

“Menurut saya perlu ada keberpihakan dari pemerintah di semua struktur, khususnya dari anggaran tingkat APBN,” ujarnya.

Karena, lanjut Abdul, madrasah dan pesantren ini strukturnya langsung di bawah Kementerian Agama.

Guru PAI Dapat THR Lebaran, Kemenag Pastikan Tidak Ada yang Tertinggal

“Sehingga bagaimana ada keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan pesnatren dan dan itu kan bisa dilakukan dengan kerja sama antara Kementrian Agama dengan Komisi 8 DPR,” tuturnya

Persoalan ini, tegas Abdul, tidak boleh dianggap sebagai masalah yang sederhana.

“Meskipun demikian perlu dicarikan formula agar lembaga pesantren madrasah lebih mandiri, tidak sepenuhnya tergantung pada dana pemerintah yang dengan kemandiriannya itu bisa meningkatakn kesejahteraan guru dan pegawai lainnya,” kata dia

Salah satu upaya itu adalah dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK), seperti yang dibangun di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

“Jadi ini aspirasi saya di DPR RI, ini adalah anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN Tahun Anggaran 2020, melalui Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah ada enam BLK dan seluruhnya untuk ponpes, salah satunya ada di Depok,” kata anggota DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi.

Adapun nilai keseluruhan dari bantuan tersebut mencapai Rp 900 juta.  Intan berharap, BLK ini bisa bermanfaat bagi santri dan warga sekitar di Kota Depok.

“Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan ini sudah kita mulai dan mudah-mudahan melahirkan enterprener-enterprener baru,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan BLK sangat penting ditengah situasi sulit seperti sekarang ini. Terlebih, Depok adalah salah satu kota di Jawa Barat yang jumlah penganggurannya cukup tinggi.

“Sehingga kita berharap generasi muda bisa belajar di BLK ini, memanfaatkan BLK ini. Karena tujuannya adalah dengan adanya balai latihan kerja, mereka siap kerja,” ujarnya.

Baca juga: Kemenag Tiadakan UN Bagi Madrasah, Ini Syarat Kelulusan Siswa

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya