- VIVAnews/Yandi Deslatama
VIVA – Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir satu tahun lamanya. Akibatnya, orang miskin di Provinsi Banten naik menjadi 6,63 persen di bulan September 2020.
Menurut data BPS Banten, pada bulan Maret 2020, orang miskin di provinsi ujung barat pulau Jawa itu hanya 5,29 persen. Dalam jangka enam bulan di masa pandemi COVID-19, ada penambahan orang miskin di Banten sebanyak 81,65 ribu jiwa.
"Penduduk miskin pada bulan Maret 2020 berjumlah 775,99 ribu orang. Di bulan September 2020, menjadi 857,64 ribu orang," kata Kepala BPS Banten, Adhi Wiriana, Senin 15 Februari 2021.
Baca juga: Jokowi Akan Ajukan Revisi UU ITE
Masih berdasarkan data BPS, masyarakat di perkotaan yang paling banyak jatuh miskin selama pandemi COVID-19. Pada Maret 2020, penduduk miskin hanya ada 5,03 persen. Kemudian di bulan September naik sekitar 0,82 persen menjadi 5,85 persen.
Sedangkan masyarakat pedesaan, penduduk miskin ada 8,18 persen. Kemudian di bulan September menjadi 8,57 persen atau naik 0,39 persen.
"Penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 67,31 ribu orang, dari 472,84 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 540,15 ribu orang pada September 2020. Di pedesaan naik sebanyak 14,35 ribu orang dari 303,14 ribu orang pada Maret 2020, menjadi 317,49 ribu orang pada September 2020," terangnya.
Masyarakat yang ekonominya sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 ada di Tangerang Raya, Serang dan Cilegon. Karena berada di daerah industri dan perkotaan.
Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Banten selama Maret-September 2020, karena laju pertumbuhan ekonomi triwulan ke-3 minus 5,77 persen. Lebih rendah dibanding triwulan ke-1 sebesar 3,09 persen.
Kemudian inflasi pedesaan sebesar 0,38 persen sepanjang Maret hingga September 2020. Pengangguran terbuka pada Agustus 2020 sebesar 10,64 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 8,11 persen.
"Di Banten ini wilayah perkotaan relatif banyak kawasan perindustrian seperti Tangerang Raya, Cilegon, Serang dan sebagainya. Jadi lebih terdampak pandemi dibandingkan pedesaan," ujarnya.
Punya Dapur Dicap Mampu? Warga Miskin Jakarta Dicoret dari KJP Plus dan KJMU
Anggota DPRD DKI, Tina Toon menguak temuan adanya warga miskin dicoret dari kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan KJMU hanya karena memiliki dapur di rumahnya.
