- Fraksi PKS
VIVA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, mengatakan pemerintah harus berperan aktif dalam percaturan politik internasional termasuk dalam persoalan muslim Uighur di China.
Menurutnya, pemerintah harus bermain seusai perintah UUD 1945, baik di forum legislator dunia seperti Inter Parlementary Union (IPU), atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia mendapat perintah dari UUD 1945, pembukaan UUD kita sangat jelas kemerdekaan terhadap semua bangsa," kata Al Muzzammil saat dihubungi wartawan, Rabu, 17 Februari 2021.
Baca juga: PBB Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur
Muzzamil mengatakan semua pemerintah di dunia harus menghormati HAM, dan tidak boleh melakukan pelanggaran HAM berat. Dan menurutnya, negara-negara yang mendapat kritik harus memperbaiki diri.
"Kita hidup di zaman modern sebagai warga negara global, harus mematuhi tata cara percaturan politik internasional," katanya.
Dia berpendapat baik PBB, maupun IPU, perlu melakukan hal yang lebih konkrit misalnya membuat lembaga yang netral untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut.
"Kalau pemerintah China terbukti dan tdak mengindahkan saya kira perlu diberikan sanksi," tegasnya.
Lebih lanjut, Muzzammil menegaskan bahwa pemerintah harus aktif berperan terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia dan terkenal penganut Islam yang moderat. Jika itu disampaikan, katanya, justru menjadi hal yang postif di dunia internasional baik IPU, maupun di pangung PBB.
"Baik presiden, Kemenlu, kedutaan kita di luar negeri,
seluruh sarana diplomasi kita gunakan, yang memungkinkan kita gunakan apalagi mennyangkut persoalan kemanusiaan," katanya.
Dia menambahkan apa yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional. Misalnya saja seperti pernikahan yang dipaksakan, memisahkan anak dengan orang tua, dan membangun penjara massal untuk muslim Uighur.
"Itu cara-cara terbelakang. Sekarang ini wajah dunia adalah kemanusiaan. Pesan dunia internasional yaitu jauhi tindakan intimidasi, pelecehan atas HAM," tuturnya.
Presiden AS terpilih Joe Biden memberikan tekanan ke Presiden China Xi Jinping, dalam percakapan telepon pertama mereka. Dalam pernyataan Gedung Putih, Biden memulai obrolan dengan memberi ucapan selamat dan harapan di Tahun Baru Imlek kepada Xi Jinping.
Setelah itu, Biden mencecar pemimpin tertinggi China, Xi Jinping, terkait kawasan Indo-Pasifik, Hong Kong, hingga tuduhan penindasan Uighur di Xinjiang.
Sementara itu, Perancis melalui Menteri Luar Negerinya, Jean-Yves le Drian, menyatakan tindakan terhadap muslim Uighur tersebut sebagai hal yang "tidak dapat diterima" dan pihaknya dengan tegas mengutuk China.
Atasi Masalah Kepadatan di Penjara, Israel Usulkan Hukum Mati Tahanan Palestina
Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa menerapkan hukuman mati kepada tahanan Palestina adalah solusi tepat untuk mengatasi masalah kepadatan penjara.
